Minoritas Rohingya dan Refleksi Mayoritas

Kenikmatan Ramadhan sepertinya tidak bisa dirasakan etnis minoritas Rohingya. Saat muslim lain di Asia Tenggara sibuk dengan rutinitas sepanjang Ramadhan, etnis yang tinggal di Barat Myanmar ini harus berbondong-bondong keluar dari tanah kelahiran mereka. Bentrokan Rohingya-Rakhine pada awal Juni lalu disinyalir menjadi pemicu mengungsinya etnis minoritas ini.

Mayoritas dan homogenitas

Sebagai negara yang tengah melakukan reformasi besar-besaran, Myanmar memiliki demografi penduduk yang cukup homogen. Hal ini tidak lepas dari tradisi yang terbentuk secara etnisitas dan religiusitas di mana 67 persen penduduk Myanmar beretnis Burma dan lebih dari 85 persen beragama Buddha. Kondisi sosial tersebut merupakan opsi signifikan bagi pemerintah Myanmar untuk mengkonstruksi identitasnya dalam proses pembentukan negara.

Meninjau rekam jejak pemerintah junta militer yang otoriter dan represif, proses tersebut memiliki kecenderungan untuk dimanipulasi oleh elit yang terlibat dalam konstruksi identitas untuk dijadikan sebagai aturan yang sah. Disadari atau tidak, pemerintah Myanmar berusaha memperbaiki citranya di mata internasional sambil memperkuat identitas nasionalnya. Identitas yang solid ini hendak ditunjukan Myanmar melalui kesatuan negara dan legitimasi kekuasaan melalui penciptaan populasi yang seolah-olah bersatu.

Hal inilah yang disebut Heather Rae (2002) sebagai bakal dari homogenisasi patologis (pathological homogenization). Istilah ini merujuk pada berbagai strategi yang berupaya mengeluarkan secara sah kelompok-kelompok minoritas dari hak-hak kewarganegaraan, hingga strategi konversi paksa atau asimilasi, pengusiran dan pemusnahan. Tujuan akhirnya tidak lain menciptakan sebuah penduduk homogen dalam batas-batas negara berdaulat.

Homogenisasi patologis bukanlah hal baru. Beberapa negara pernah mempraktikannya, seperti Perancis di bawah kepemimpinan Louis XIV, genosida Armenia di Turki pada 1915-1916, pembersihan etnis di Yugoslavia, diskriminasi etnis Roma di Ceko dan etnis Albania di Makedonia. Untuk kasus Myanmar, setidaknya terdapat empat indikasi yang menunjukan praktik homogenisasi patologis.

Pertama, tidak adanya kemauan pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya selama puluhan tahun, meski secara historis mereka telah tinggal di Arkane sebelum Myanmar merdeka. Hal ini juga tampak dari pernyataan Presiden Thein Sein yang akan mengirimkan Rohingya keluar dari Myanmar. Kedua, pembatasan ruang publik sengaja dilakukan Myanmar dengan tidak memberikan hak atas, pendidikan, dan layanan publik.

Ketiga, ketiadaan jaminan keamanan sering kali menempatkan Rohingya sebagai objek kekerasan. Lebih buruk lagi, kekerasan terhadap etnis minoritas ini disponsori oleh negara di mana tentara Myanmar ikut serta dalam pembantaian terhadap etnis minoritas ini. Empat, faktor mayoritas penduduk menjadi motivasi yang memperkuat ketiga indikasi sebelumnya. Menurut Rae, faktor mayoritas memegang peran politis dalam praktik homogenisasi patologis.

Refleksi Kita

Kekerasan terhadap etnis Rohingya sontak mengundang banyak respon, mulai dari kritik atas diamnya pejuang pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, hingga aksi donasi internasional yang kebanyakan berasal dari komunitas muslim dunia. Empati pun datang dari Indonesia. Atas dasar solidaritas kemanusiaan, masyarakat Indonesia bahu membahu meringankan penderitaan etnis Rohingya di kamp pengungsian.

Perlu diketahui, tendensi kemanusiaan dalam aksi solidaritas tersebut tidak lepas dari eksistensi komunitas muslim Indonesia yang merupakan kelompok mayoritas. Namun, skala mayoritas ini memperlihatkan dua wajah berbeda. Di satu sisi, totalitas solidaritas kemanusiaan muslim Indonesia dapat diacungi jempol karena menunjukan konsistensi Indonesia dalam menjaga dan mengeksternalisasi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan norma internasional.

Di sisi lain, tendensi kemanusiaan yang tercitra dalam aksi-aski solidaritas tersebut hilang  manakala ego mayoritas menjadi wajah yang dominan di ranah domestik. Penutupan paksa vihara di Aceh misalnya, telah melanggar hak kebebasan menjalankan ibadah. Hal yang paling disayangkan, aksi ini mengatasnamakan solidaritas keagamaan sehingga berpoternsi mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia.

Belum lagi aksi anarkis sepanjang bulan Ramadhan, seperti sweeping atas rumah makan yang beroperasi pada siang hari yang terjadi di Sumatera Barat, Cilegon, Banten dan Bandung. Sweeping yang dilakukan polisi pamong praja dan Organisasi Masyarakat (Ormas) ini kerap berujung pada ancaman pencabutan izin usaha. Aksi anarkis tersebut memang hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat, tapi tetap saja menampilkan arogansi mayoritas.

Akibatnya, kesan yang muncul adalah intoleransi dari mayoritas masyarakat Indonesia terhadap minoritas. Padahal, demokrasi seperti yang diakui negara kita sejatinya menempatkan prinsip Majority's rule, minority's rights di mana demokrasi menjamin kehendak rakyat melalui aturan mayoritas, tetapi tetap melindungi hak-hak minoritas. Karenanya, ramadhan kali ini seharusnya menjadi ajang intropeksi bagi mayoritas Muslim untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, Rahmatan lil alamin. Bukan malah menampilkan mentalitas arogan dari mayoritas.***  

(Tulisan ini pernah dimuat dalam pelitaonline.com tepatnya pada link http://www.pelitaonline.com/read-opini/145/minoritas-rohingya-dan-refleksi-mayoritas/)