Monday, July 1, 2013

Mengelola Aset Tindak Pidana

Perkembangan zaman telah membuat berbagai kemajuan terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal kejahatan. Kenyataannya, kejahatan memang tidak lagi dilakukan dalam cara-cara yang sederhana. Kecenderungan yang terjadi saat ini menunjukan kejahatan dilakukan secara terorganisir, melibatkan banyak pihak, dan dilakukan dengan metode atau perangkat yang sangat maju.

Terlebih lagi, kejahatan yang terjadi dewasa ini sering kali memilki motif ekonomi besar dan tidak mudah untuk diberantas. Kesulitan ini dilatari dua faktor, yaitu tingginya motif ekonomi kejahatan tersebut dan kompleksitas modus operandinya. Akibatnya, kejahatan ini memiliki daya rusak yang luar biasa secara ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara. Untuk itu, tindakan menghukum pelaku tindak pidana secara konvensional atau pidana penjara dirasa tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan.




Bentuk hukuman yang patut bagi pelaku sebaiknya tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga harus mampu melucuti potensi ekonomi pelaku yang dapat menghidupkan kembali tindak kejahatan. Salah satu cara melucuti potensi ekonomi pelaku tindak pidana adalah dengan merampas aset milik pelaku, baik aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

Adalah hal yang penting dalam konteks memupus motivasi seseorang melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Dengan sendirinya, pelaku tindak kejahatan akan menjadi enggan untuk melakukan suatu perbuatan pidana jika hasil perbuatannya dikejar dan dirampas oleh negara. Di sisi lain, hal ini diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara (asset recovery).

Akan tetapi, upaya tersebut haruslah dilakukan secara sistematis. Untuk itu, sistem untuk identifikasi, klasifikasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pelepasan mutlak diperlukan dalam melaksanakan asset recovery. Tanpa sistem, hasil dari proses penyitaan dan perampasan aset tindak pidana tidak akan maksimal. Lebih buruk lagi, hasil penyitaan dan perampasan tersebut rawan diselewengkan oknum pihak pengelola, sehingga dapat menjadi unsur tindak kejahatan baru. 

Sesuai dengan rekomendasi kelompok kerja dari negara-negara G8, terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset tindak pidana. Pertama, perencanaan pra penyitaan untuk antisipasi biaya dan keputusan yang tepat dalam target, seperti bagaimana dan kapan penyitaan dilakukan. Kedua, mekanisme biaya yang efisien dan efektif harus diterapkan oleh negara, di samping pembentukan asset confiscation atau forfeiture fund.

Ketiga, pendirian lembaga dengan desain dan kewenangan untuk menjalankan pengelolaan aset tindak pidana tersebut. Prinsip selanjutnya adalah negara harus meyakinkan pengendalian yang kuat atas administrasi aset yang disita. Hal ini dapat dicapai dengan pemisahan fungsi. Jika ada penggabungan fungsi, maka harus diikuti dengan tanggung jawab yang mutlak. Sedangkan prinsip terakhir yaitu administrasi aset sitaan harus dilakukan secara transparan dan dapat diaudit oleh auditor independen, sehingga setiap temuan dapat disampaikan kepada publik.

Untuk itu, buku ini hadir untuk memberikan masukan dalam pembenahan manajemen pengelolaan aset tindak pidana. Kajiannya pun difokuskan pada aspek-aspek proses bisnis, desain organisasi, serta roadmap inisiasi lembaga. Selain itu, kelebihan dari buku ini adalah materinya yang komprehensif dan disertai dengan studi komparasi di beberapa negara yang telah memiliki lembaga pengelolaan aset tindak pidana yang telah mapan, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris.

Hal ini dilatari oleh kesadaran bahwa penanganan aset tindak pidana tidak hanya menjadi isu yang serius bagi Indonesia. Dengan demikian, pengalaman negara-negara yang telah mempraktikan kebijakan penanganan aset tindak pidana dapat dimanfaatkan dalam rangka penegakan hukum. Salah satunya melalui penyusunan RUU tentang perampasan aset tindak pidana.

Dalam RUU ini, para perumus telah memasukan aspek pengelolaan yang merupakan suatu langkah maju bagi sistem hukum Indonesia. Dengan diaturnya aspek pengelolaan aset tindakan pidana, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program asset recovery di Indonesia yang nantinya dapat digunakan pula untuk membiayai penegakan hukum itu sendiri.

Melalui buku ini, para pengambil kebijakan dan pemerintah diharapkan mampu untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang pokok-pokok aturan dalam RUU tentang perampasan aset tindak pidana, terutama pada aspek kelembagaan. Sebab, buku ini ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang efektif dan transparan, serta mendukung berbagai gerakan anti korupsi. Karena itu, buku ini menjadi referensi yang perlu untuk dibaca bagi mereka yang mengkaji bidang hokum, khususnya pidana.

Lelly Andriasanti, Dosen Ilmu Hubungan Internasional IISIP

Judul               : Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana
Penulis             : Bima Priya Santosa, dkk
Penerbit           : Paramadina Public Policy Institute
Tebal               : 130 halaman

No comments:

Post a Comment