Tuesday, July 16, 2013

Stabilitas Semenanjung Korea Sebagai Status Quo

x

Pasca berakhirnya Perang Dingin kawasan Asia Timur menunjukan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dengan rata-rata angka pertumbuhan di atas tujuh persen per tahun, negara-negara di kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi dan derasnya arus perdagangan Asia Timur ternyata tidak membuat kawasan ini relatif stabil. Terlebih lagi saat Amerika Serikat (AS) mewacanakan perang global terhadap terorisme pasca peristiwa 11 September 2001, ketegangan di Asia Timur meningkat drastis. 

Eskalasi ketegangan yang tak terelakkan ini ditunjukan oleh berbagai maneuver senjata dan latihan perang yang sengaja diadakan di Asia Timur. Bahkan tidak jarang pula aksi-aksi tersebut berujung pada konflik bersenjata. Untuk di Semenanjung Korea saja, sedikitnya ada 11 konflik bersenjata selama satu dekade belakangan ini. Masih segar dalam ingatan kita, dua serangan bersenjata yang dilakukan Korut terhadap kapal perang Korsel, Cheonan yang terjadi pada Maret 2010. Beberapa bulan kemudian, Korut kembali melancarkan aksinya dengan menembakan meriam artileri ke salah satu pulau Korsel, Yeongpyeong. 

Tidak berhenti sampai di situ, Korsel yang hendak merespon agresifitas Korut melakukan latihan perang bersama dengan Amerika Serikat di Laut Kuning. China pun merasa terganggu karena halaman depan rumahnya dijadikan tempat latihan perang. Bagi China, stabilitas di Semenanjung Korea merupakan status quo. China pun memprotes kedua negara yang beraliansi tersebut dengan menggelar dua latihan perang sekaligus. Lalu, mengapa China mempertahankan status quo untuk menjaga stabilitas di Semenanjung Korea di tengah wacana perang global terhadap terorisme yang meningkatkan ketegangan di kawasan?

Ancaman Poros Setan di Semenanjung Korea 
Wacana perang terhadap teror yang diserukan AS memberikan stigma Korea Utara (Korut) sebagai bagian dari ‘poros setan’ (Axis of Evil) yang akan membahayakan perdamaian dunia. Lebih lanjut AS menegaskan, Korut bisa menggunakan senjata nuklir, kimia ataupun biologi untuk melakukan pemerasan, teror, dan pembunuhan massal. Lebih buruk lagi, teknologi nuklir yang dimiliki Korut dapat berpindah tangan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Sriyono, 2004). Secara tidak langsung, pernyataan yang diutarakan Bush dalam pidato kepresidenan pada tanggal 29 Januari 2002 ini telah membuat Korut menyandang prestige sebagai negara dengan kepemilikan nuklir. 

Prestige baru ini ternyata membuat Korut semakin berambisi menjadi negara nuklir. Untuk merealisasikan impian itu Korut melanjutkan pengembangan nuklirnya secara rahasia pada 16 Oktober 2002. Aksi Korut kian provokatif dengan melakukan uji misil pada Juli 2006 dan uji senjata nuklir pada Oktober 2006. Semua aksi tersebut dimanfaatkan Korut sebagai sarana blackmail untuk mampu bertahan. Setidaknya, Korut memiliki posisi tawar yang lebih diperhitungkan dalam pertikaiannya dengan Korsel. 

Meski demikian, Korut mendapat banyak tekanan internasional sehingga membuatnya semakin terisolasi. Kondisi ini diperburuk oleh sikap Pyongyang yang tidak kooperatif dan cenderung menutup diri atas segala informasi yang berkaitan dengan pengembangan nuklirnya. Bagi negara yang bertetangga dekat dengan Korut, persepsi ancaman tentu jauh lebih besar lagi. Korsel misalnya, berusaha memprediksi kapabilitas militer Korut dalam rangka mengantisipasi serangan yang mungkin bisa terjadi.

Buku putih pertahanan Korsel 2008 memperkirakan, lebih dari 30 persen Gross National Income (GNI) Korut ditujukan ke sektor pertahanan. Menurut the Bank of Korea, GNI Korut diperkirakan US$20,8 milyar untuk tahun 2004. Pada 2007, angka ini mencapai US$26,7 milyar. Meski tidak dapat diandalkan, dari data ini kita dapat menyusun dugaan bahwa Korut menghabiskan dana sekitar US$6,24 milyar pada 2004 dan US$8 milyar pada 2007 untuk sektor pertahanan (Moon dan Lee, 2009). 

Ketidakjelasan data pertahanan Korut mendorong Korsel untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini tampak dari besarnya biaya belanja pertahanan Korsel dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 saja, Korsel membelanjakan anggaran pertahanannya hingga US$ 26,3 milyar. Angka ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan belanja pertahanan Korsel pada tahun 2004 yang hanya menghabiskan dana sekitar US$ 14,6 milyar (Moon dan Lee, 2009). Dari data ini dapat ditarik asumsi bahwa isu nuklir Korut telah mendorong terjadinya perlombaan senjata (arms race) di Semenanjung Korea.

Tidak berbeda jauh dengan Korsel, China juga mewaspadai aksi-aksi provokatif Korut. China memandang, agresifitas Korut tidak hanya mendorong perlombaan senjata, tapi juga memicu konflik bersenjata. Karena itu, kedekatan wilayah China dengan Korut memiliki resiko terjadinya arus pengungsi besar-besaran jika pecah konflik militer. Sekarang saja, terdapat sekitar 100.000 hingga 300.000 warga Korut yang memasuki China secara ilegal. Tidak hanya itu, konfrontasi militer di Semenanjung Korea juga akan merusak strategi jangka panjang China yang menjadikan wilayah ini sebagai buffer zone. Bagi China, Korut merupakan satu-satunya aktor yang mengacam status quo stabilitas di Semenanjung Korea. 

Tanggapan China dalam Perang Global Terhadap Terorisme
Pemimpin China umumnya – dari Deng Xiaopin, Jiang Zemin, hingga Hu Jintao – selalu menjaga hubungan baik dengan AS. Karena itu, China cenderung untuk menjauhi konfrontasi dengan AS menyangkut perang global terhadap terorisme yang menempatkan isu nuklir Korut sebagai ancaman. Meski tidak mengambil sikap oposisi, bukan berarti China menerima begitu saja isu baru tersebut. Isu apa pun yang diangkat AS pada tataran global maupun regional tentu memiliki implikasi terhadap China. 

Secara garis besar, China berpandangan negatif terhadap perang global melawan terorisme. Isu yang muncul akibat serangan menara kembar World Trade Center (WTC) ini memuat beberapa elemen, yakni preemption, missile defense, dan perkembganan militer AS. Elemen-elemen tersebut cukup menggambarkan niat unilateralisme AS yang sudah tentu menantang kepentingan nasional China. Di sinilah letak relavansi China dan perang global melawan terorisme. 

Beijing pada dasarnya mengkhawatirkan efek jangka panjang unipolaritas dan dominasi milter AS yang berlaku pada organisasi internasional di mana China berpotensi memainkan peran yang kritis. Perlu diingat, kekritisan ini senantiasa dilandaskan pada prinsip-prinsip China dalam menghormati kedaulatan negara lain, multipolaritas, dan peran organisasi internasional (Yuan, 2003). Dengan kata lain, prinsip-prinsip tersebut harus dipertentangkan dengan wacana perang global melawan terorisme yang memungkinkan dilakukannya intervensi, termasuk humanitarian intervention. Kekhawatiran China pun berlanjut. Unilateralisme AS dalam perang global melawan terorisme berpotensi mengatasnamakan humanitarian intervention dalam menantang kedaulatan China atas wilayah-wilayah minoritas seperti Tibet dan Xinjiang. 

Penutup
Sejak awal kampanye perang global melawan teror, terdapat tiga arus utama yang diambil China dalam menentukan sikapnya. Pertama, mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Bagi China, stabilitas di Semenanjung Korea adalah harga mati. Berdasarkan geostrategi China, semenanjung Korea tidak hanya sebagai buffer zone, tapi juga merupakan pintu bagi kekuatan-kekuatan potensial di luar kawasan untuk masuk ke China. Selain itu, terwujudnya stabilitas di semenanjung Korea akan menunjang proses reunifikasi duo Korea yang nantinya diharapkan dapat mengakomodasi reunifikasi China dan Taiwan (Cheng, 2003). 

Kedua, Semenanjung Korea harus terbebas dari nuklir. Berkembangnya isu nuklir Korut hanya memanaskan perlombaan persenjataan di kawasan. Jika terus berlanjut, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perang antara China dan Taiwan. Ketiga, segala bentuk ketegangan di semenanjung ini harus diselesaikan melalui jalan diplomasi. Dalam hubungan China-Korut, perang global terhadap terorisme merupakan periode kemunduran diplomasi. Periode ini disebut juga sebagai krisis diplomasi karena mengakhiri segala bentuk upaya peredaan ketegangan yang dilakukan China (Sutter, 2010). 

Meski China tidak mengambil sikap oposisi dalam perang global melawan terorisme, China berupaya memfasilitasi dialog antara AS dan Korut. China juga tidak mengambil sikap keras terhadap Korut karena dianggap akan memperkeruh suasana. Berbeda dengan AS yang condong untuk memberikan sanksi melalui PBB, China lebih memilih untuk melakukan pendekatan kepada Korut dengan memberikan sejumlah insentif dalam bentuk bantuan pangan dan bahan bakar. Dari sinilah China dapat memainkan perannya. Bantuan bahan pangan dan bahan bakar dimanfaatkan China dalam mengancam Korut untuk kembali ke jalur diplomasi. 

Daftar Pustaka

Cheng, Joseph Yu-shek. “China and the Korean Situation: the Challenge of Pyongyang’s Brinkmanship.” East Asia (Winter edition). 2003.  

Moon, Chung-in dan Sangkeun Lee. “Military Spending and the Arms Race on the Korean Peninsula.” Asian Perspective 33:4. 2009.

Sriyono, A. Agus. “Korea Utara: Antara Diplomasi dan Perang.” Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sutter, Robert. “China and North Korea after the Cold War: Wariness, Caution, and Balance.” International Journal of Korean Studies 14: 1 (Spring Edition). 2010.

Yuan, Jin-dong. “the Bush Doctrine: Chinese Perspectives and Responses.” Asian Perspective 27: 4. 2003.






No comments:

Post a Comment