Friday, September 27, 2013

REVIEW FILM STATE OF PLAY

Tentara Bayaran dalam Sistem Pertahanan Negara


Film berdurasi 128 menit ini menyajikan berbagai macam intrik, konflik, dan skandal dalam proses pengambilan kebijakan,  khususnya bidang pertahanan dan keamanan.  Aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah -seperti legislatif dan eksekutif,  tetapi juga media dan industri militer yang merupakan pressure group dalam film ini. Karena itu, konflik kepentingan antar aktor cukup terasa,  di samping ruang lingkupnya yang terbatas dalam ranah domestik.

Konflik kepentingan merupakan hal yang lumrah dalam proses pengambilan kebijakan, terlebih bidang pertahanan dan keamanan merupakan wilayah strategis yang menyangkut kapabilitas power dan eksistensi suatu negara. Di Amerika Serikat (AS), kebijakan pertahanan keamanan dipengaruhi oleh iron triangle yang terdiri dari Pentagon, industri militer atau Private Military Company (PMC), dan kongres - baik kubu Republik maupun Demokrat (Kosiak & Heeter, 2000). Namun,  durasi yang terbatas membuat sutradara Kevin Macdonald hanya menampilkan dua dari iron triangle tersebut, yakni Pointcorp sebagai PMC dan sosok Stephen Collins (Ben Affleck) yang merupakan salah satu anggota kongres.

Permasalahan pertahanan yang coba diputuskan kongres dalam film ini berkutat pada penggunaan tentara bayaran yang berasal dari PMC dalam operasi militer AS di luar negeri,  khususnya di Irak dan Afganistan. AS memang sering menggunakan jasa PMC, terutama ketika George W. Bush melancarkan politik globalnya dalam perang melawan terorisme.  Di sisi lain, PMC ternyata tidak hanya digunakan untuk operasi militer di luar negeri, tapi juga dimanfaatkan di dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun individu.

Pointcorp yang merupakan PMC dalam film ini memiliki fasilitas paling lengkap, luas, modern, dan mutakhir sehingga pemerintah AS dapat memanfaatkannya untuk melatih tentara regulernya. Di sisi lain, keterlibatan PMC yang terlalu jauh dalam administrasi dan operasionalisasi pemerintah dirasa cukup mengancam kerahasiaan negara. Sebab, kebocoran data dan informasi negara dapat terjadi setiap saat, sehingga dimungkinkan terjadinya privatisasi pertahanan dan keamanan.

Individu yang menyewa tentara bayaran pun akan membahayakan keselamatan warga sipil dan berakibat pada jatuhnya korban jiwa. Seperti terlihat dalam film ini, Stephen Collins dalam pengakuannya kepada jurnalis Washington Globe - Cal McAffrey (Russel Crowe), mengatakan jatuhnya korban sipil akibat agresifitas tentara bayaran hanya bagian dari kerusakan kolateral belaka. Jika keamanan sipil telah diabaikan, apa urgensi keberadaan PMC dan tentara bayaran bagi pertahanan dan keamanan negara?

Eksistensi PMC dan Tentara Bayaran
Menjelang berakhirnya Perang Dingin, AS memangkas anggaran pertahanannya hingga 16,9 persen pada akhir pemerintahan Reagan (1989) dan Bush (1993). Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah personil militernya dari yang semula 1, 5 juta menjadi hanya setengahnya (Schwartz, 2009). Kondisi ini tentu sangat riskan. Agar tidak menimbulkan ancaman bagi stabilitas dalam negeri,  gedung putih menunjuk Halliburton yang semula hanya perusahaan jasa pengolahan minyak dan gas bumi agar membentuk wadah bagi mantan tentara reguler AS yang sudah pensiun. Dari sinilah PMC tumbuh menjadi industri militer dan merekrut tentara bayaran dari seluruh dunia.

Menurut pasal 47 (2) Protokol Tambahan I 1977, tentara bayaran dapat didefinisikan berdasarkan enam kriteria. Pertama, tentara bayaran adalah setiap orang yang direkrut secara lokal maupun dari luar negeri untuk bertempur dalam suatu sengketa bersenjata. Kedua, orang yang secara nyata ikut serta dalam permusuhan. Ketiga, bukan warga negara dari suatu pihak yang bersengketa ataupun bukan penduduk wilayah yang dikuasai oleh suatu pihak dalam sengketa. Keempat, bukan anggota angkatan perang yang bersengketa. Kelima, seorang yang tidak dikirim oleh suatu negara yang bukan pihak dalam sengketa untuk bertugas resmi sebagai anggota dari angkatan perangnya. Keenam, memiliki motifasi untuk ikut serta dalam permusuhan terutama karena keinginan untuk mendapat keuntungan pribadi yang dijanjikan oleh atau atas nama pihak dalam sengketa. Kompensasi yang dijanjikan atau dibayarkan tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan kombatan yang memiliki pangkat atau fungsi dalam kekuatan bersenjata dari pihak tersebut.

Motif mencari keuntungan pribadi inilah yang menyebabkan keberadaan tentara bayaran merugikan. Niccolo Machivelli mengungkapkan,  pemimpin dapat mempertahankan negaranya hanya apabila menggunakan kekuatan militer dari warga negaranya sendiri. Dia menilai,  tentara bayaran dan tambahan tidaklah berguna dan berbahaya. Sekalipun mereka berkualitas, mereka cenderung disintegratif, ambisius,  tanpa disiplin, tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijamin kesetiaannya atau nasionalismenya (Machivelli, 2010). Padahal, nasionalisme atau loyalitas kepada negara merupakan kebajikan militer tentara yang menjadi kekuatan moral dalam memenangkan peperangan (Clausewitz, 1909).

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam film ini antara lain: Pertama, eksistensi tentara bayaran maupun PMC tidaklah mendukung pertahanan dan keamanan negara.  Keberadaan mereka justru melemahkan kapabilitas power yang dikarenakan adanya ketergantungan negara pada sektor swasta.

Kedua, penggunaan tentara bayaran dapat melukai nilai-nilai kemanusiaan karena cenderung mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Hal ini tidak hanya terjadi dalam wilayah domestik, tapi juga wilayah operasi militer di luar negeri di mana tentara bayaran ditempatkan. Dalam operasi militer Irak misalnya, tentara bayaran yang disewa AS banyak terlibat kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan warga sipil,  narkotika hingga prostitusi anak. Hal ini kian merusak citra AS di mata internasional.

Ketiga, negara harus membangun kapabilitas militer dari dalam dirinya.  Morgenthau mengungkapkan, ketahanan militer merupakan salah satu tolak ukur power dalam mempertahankan dirinya (survival of the state). Karena itu, interfensi dalam bentuk apapun pada bidang pertahanan dan keamanan dianggap akan menggerogoti kemandirian negara.

Referensi
Article 47 (2) of additinal protocol I of 1977.
Machivelli,  Niccolo. The Prince (alih bahasa:Novriati). (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).
Schwartz, Moshe. "Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan:Background and Analysis," dalam CRS Report for Congress. (Congreaaional Research Service, 2009).
Clausewitz, Carl Von. On War (alih bahasa: J.J. Graham). (London: London Reprinting, 1909).
Kosiak, Steven & Elizabeth Heeter. Post-Cold War Defense Spending Cuts: a bipartisan Decision. (Washington DC: the Center for Strategic and Budgetary Assessments, 31 August 2000).

No comments:

Post a Comment