Thursday, July 3, 2014

Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Jokowi

Dalam debat capres bidang politik internasional dan ketahanan nasional pada 22 Juni lalu, kita dapat melihat gambaran arah politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dari dua capres yang bersaing, Joko Widodo cukup mendapat sorotan. Pasalnya, publik memandang Jokowi tidak menguasai kedua bidang tersebut dibanding kompetitornya, Prabowo, yang berlatar belakang Kopasus.

Di luar dugaan, Jokowi mampu memetakan masalah dan memberikan solusi alternatif terkait posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam paparan yang disampaikan Jokowi. Pertama, ada keberlanjutan ide atau pemikiran yang diwariskan para pendiri bangsa. Hal ini nampak dari acuan politik luar negeri Indonesia yang tidak lepas dari prinsip bebas-aktif.

Kedua, Jokowi menghembuskan perspektif baru dalam politik luar negeri Indonesia. Perlu diketahui bahwa selama satu dekade ini politik luar negeri Indonesia lekat dengan slogan one thousand friend zero enemy. Namun, Jokowi menawarkan suatu pengambilan peran yang lebih aktif bagi Indonesia, yakni menjadi poros maritim dunia.

Bukan Bangsa Inferior
Politik luar negeri Indonesia sangat melekat dengan prinsip bebas aktif. Menurut Muhammad Hatta dalam Indonesia’s Foreign Policy (1951), prinsip ini dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi subjek yang berhak menentukan sikap dan tujuan sendiri. Dengan kata lain, posisi Indonesia bukanlah bangsa yang inferior, tetapi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Namun, gambaran tersebut tidak tampak pada kondisi Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini. Bahkan, Indonesia cenderung diremehkan negara-negara tetangganya.

Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana badan intelijen Australia menyadap presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi lainnya melalui misi diplomatik di Jakarta. Penyadapan itu ternyata ditanggapi sejumlah pejabat Australia sebagai hal yang lazim dilakukan negara. Pernyataan tersebut tentu sangat meremehkan posisi Indonesia.  

Tidak hanya itu, sikap serupa lebih dahulu ditunjukkan Malaysia. Dalam kasus klaim budaya misalnya, Malaysia sedikitnya sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya negaranya sepanjang tahun 2007 hingga 2012. Hal ini merupakan sikap yang tidak mengindahkan hubungan diplomatik kedua negara, meski sejumlah protes telah dilayangkan oleh pemerintah Indonesia. 

Sikap Malaysia yang meremehkan kedaulatan Indonesia juga terpotret dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perairan kedua negara. Beberapa di antaranya adalah provokasi Tentara Diraja Malaysia dalam sengketa perairan Ambalat dan perlakuan tidak layak terhadap petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dilakukan oleh polisi air Malaysia.

Posisi Indonesia yang dilecehkan negara-negara tetangganya merupakan ironi bagi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini juga menjadi refleksi dari ketidakmampuan kita dalam menerjemahkan dan melanjutkan prinsip tersebut sebagai warisan pemikiran pendiri bangsa.

Penegasan kembali prinsip bebas aktif yang dilakukan Jokowi dapat dikatakan sebagai keberlanjutan ide dan semangat dari pemikiran tersebut. Penegasan ini berguna agar bangsa Indonesia nantinya tidak lupa akan raison d’ĂȘtre sebagai suatu bangsa sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan memperhatikan acuan-acuan tersebut, Jokowi pun mengaplikasikan prinsip bebas aktif melalui empat strategi utama. Pertama, perlindungan Warga Negara Indonesia, khsusnya TKI. Strategi ini penting karena Komunitas ASEAN 2015 memungkinkan tiap warga negara untuk meningkatkan mobilitasnya, termasuk bekerja di luar negeri.  Kedua, perlindungan terhadap sumber daya maritim dan perdagangan. Ketiga, perbaikan produktivitas dan daya saing. Keempat, berpartisipasi dalam menciptakan keamanan regional dan global.

Terkait strategi keempat, Jokowi konsisten dalam menjaga cara pandang Indonesia terhadap dunia (worldview). Pada dasarnya, cara pandang nasional merupakan persepsi dominan dari watak sistem dunia dan sekaligus mengambil tempat dalam sistem itu sendiri. Untuk itu, Indonesia akan selalu berusaha mengambil peranan di tengah sistem internasional.

Pengambilan Peranan
Pengambilan peranan merupakan cerminan dari prinsip aktif dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam menentukan peranan, dinamika geopolitik dunia tentu menjadi bahan pertimbangan yang harus disesuaikan dengan potensi yang ada di dalam negeri.

Dengan melihat pergeseran geopolitik dari Barat ke Asia, Jokowi menawarkan peranan bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memang diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan pasal 46 United Nations Convension on the Law of the Sea (UNCLOS). Meski demikian, kondisi ini tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

Perlu diketahui bahwa negara kepulauan (archipelagic state) memiliki pengertian yang berbeda dengan negara maritim (maritime state). Menurut Dimyati Hartono (2010), negara kepulauan lebih merupakan keadaan faktual yang beranjak pada pengertian geografis. Kondisi inilah yang menjadi ciri sebuah negara dilihat dari sudut teritorial yang memiliki konfigurasi khas kepulauan.

Sedangkan negara maritim adalah sebuah negara yang tulang punggung eksistensi, pengembangan, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Dengan kata lain, penetapan negara maritim harus memperhatikan potensi objektif, baik secara geografis maupun non-geografis.

Secara geogrfis, Indonesia memiliki potensi dasar dalam menetapkan kebijakan untuk menjadi negara maritim. Terletak di antara dua samudera dan dua benua, kondisi Indonesia terdiri dari matra datar, laut dan udara dengan perbandingan konfigurasi teritorial sebagai negara kepulauan.

Karena itu, pengambilan peran yang dirumuskan Jokowi cukup realistis dan terukur. Terlebih lagi, solusi Jokowi dalam mencapai peranan tersebut juga memperhatikan empat fungsi vital laut, yaitu faktor integrasi teritorial wilayah, sarana transportasi, deposit sumber daya alam, serta pertahanan dan keamanan negara.

Terlepas dari persoalan pro kontra tiap capres yang berkompetisi dalam pilpres nanti, ide Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia patut diapresiasi. Jokowi menawarkan ide di luar mainstream sejak pemerintahan Soeharto hingga SBY yang masih berorientasi argraris. 

Orientasi agraris merupakan warisan Belanda. Karena itu, orientasi ini tentu kurang mendukung kondisi geografis Indonesia yang bukan sebuah kontinen maupun daratan luas.

Diakui atau tidak, keinginan untuk membangun daratan yang berlebihan dan mengabaikan pembangunan laut akan menghambat pelaksanaan dan distribusi hasil pembangunan. Wajar saja jika sampai hari ini Indonesia masih mengalami ketimpangan pembangunan antara bagian Barat dan Timur.

*Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

(Tulisan ini dimuat dalam Radar Depok, 6 Juli 2014)



No comments:

Post a Comment