Monday, December 21, 2015

Memberdayakan Ekonomi Perempuan

Dalam setahun terakhir, saya menghadiri tiga Focus Group Discussion (FGD) yang semuanya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan. FGD pertama merupakan program Megawati Institute untuk pelaku usaha perempuan mikro dan kecil (20/03/2015). Diskusi ini berusaha menggali dukungan sosial (social support) apa saja yang dibutuhkan perempuan dalam mengembangkan usahanya. 

FGD kedua merupakan undangan dari World Bank yang mengangkat tema pembaruan strategi kelompok bank dunia mengenai gender (22/06/2015).  Diskusi yang berjalan selama dua jam ini tidak hanya membahas tentang tantangan dan hambatan terkait gender, tapi juga rekomendasi mengenai akses perempuan dan anak kepada sektor jasa dan pasar. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejateraan bagi perempuan.


Sedangkan pada FGD terakhir adalah upaya yang saya rasa paling konkrit (09/09/2015). Diskusi yang diselenggarakan MCA-Indonesia ini berusaha menyusun definisi formal usaha dan perusahaan milik perempuan. Kenapa saya katakan konkrit? Karena terdapat upaya regulasi yang melibatkan beberapa stakeholder, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Monday, December 14, 2015

Priawan Bebas Berekspresi

Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk berekspresi termasuk ekspresi jender. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 1-4 bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan amandemen tersebut, ekspresi jender ke-3 yang diusung komunitas transgender seharusnya tidak menjadi pengecualian di Indonesia. Namun pada kenyataannya, ekspresi jender di negeri ini masih dibatasi dan cenderung biner.


Masyarakat hanya memandang dua jenis jender: laki-laki (male) dan perempuan (female), yang menjadikan kondisi fisik biologis seseorang sebagai prasyarat bagi jender yang akan diberlakukan kemudian. Dengan kata lain, seseorang yang secara biologis terlahir laki-laki diharuskan berlaku maskulin, sedangkan mereka yang secara biologis perempuan diharuskan bertindak feminim.

Friday, October 16, 2015

Gender Ke-3 Sebagai Bentuk Politik Identitas


Sumber: dok. pribadi
Studi politik identitas telah menjadi mata kuliah wajib di hampir seluruh jurusan ilmu politik Indonesia. Dari sekitar 47 jurusan ilmu politik yang ada di negeri ini, tidak banyak yang menyediakan ruang bagi diskursus mengenai jender ke-3 dalam studi politik identitas. Salah satu kampus yang membuka ruang diskursus tersebut adalah jurusan ilmu politik Universitas 17 Agustus 1945 (UTA) Jakarta. Melalui surat undangan yang dikirim Ketua Program Studi Ilmu Politik Ibu Restu Rahmawati per tanggal 5 Oktober 2015, UTA Jakarta menawarkan saya untuk memberikan materi kuliah umum bertema “Gender ke-3 sebagai Bentuk Politik Identitas”.

Saya merasa, penawaran tersebut cukup penting untuk memberikan gambaran yang objektif tentang apa itu jender ke-3 dan bagaimana kondisinya di masyarakat kita. Pasalnya, masyarakat selama ini masih menganut pemahaman jender yang biner, yaitu laki-laki dan perempuan. Bahkan, istilah jender sendiri sering kali ditanggapi salah kaprah dengan membatasinya pada persoalan perempuan semata. Hal ini terbaca dari cara pandang kebanyakan laki-laki yang melihat bahwa persoalan jender adalah persoalan perempuan. Kondisi ini juga terlihat pada peserta yang hadir dalam diskusi-diskusi terkait jender yang kebanyakan hanya dihadiri oleh perempuan.

Saturday, August 29, 2015

Membebaskan Anak dari Siklus Kekerasan

Hari Anak Nasional (HAN) baru saja diperingati satu hari yang lalu (11 Agustus). Diperingati dengan seremonia rutin, kita mungkin belum lupa proses peradilan kasus kematian Angeline di Bali belum selesai. Namun kekerasan serupa nyaris menimpa AL (6) di Gresik yang disiksa oleh bibinya lantaran menggunakan cat kuku. Kasus kekerasan terhadap anak sepertinya masih cenderung berlangsung. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2010-2014 mencapai 21,6 juta kasus. Sedangkan dari Januari hingga Mei 2015, KPAI sudah menerima 500 laporan kasus kekerasan terhadap anak 

Setidaknya ada dua kondisi yang perlu diwaspadai kemudian. Pertama, anak korban kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Kedua, tidak adanya perubahan persepsi dari pelaku kekerasan ketika usai menjalani masa hukum pidana dan kembali ke masyarakat. Jika tidak mendapatkan penanganan yang serius, kondisi ini akan menciptakan siklus kekerasan yang mengancam generasi penerus bangsa. 

Baik korban maupun pelaku sama-sama membutuhkan pendampingan dan konseling. Jika pemerintah dan masyarakat telah menaruh perhatian besar dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, tidak demikian terhadap pelaku. Rehabilitasi sosial, kejiwaan, dan perilaku kepada para pelaku kekerasan terhadap anak masih minim. Akibatnya, kekerasan rentan terulang (Kompas, 24 Juli 2015).

Monday, August 24, 2015

Jati Diri Komik Indonesia

Memasuki era millennium, komik Indonesia kembali bergeliat di pasar lokal. Kebebasan informasi dan runtuhnya rezim Orde Baru telah memberikan kemerdekaan yang bisa dirasakan oleh para penerbit. Buktinya, sejumlah penerbit besar bersedia untuk mempromosikan dan mendistribusikan hasil karya para komikus muda Indonesia.

Namun, apa yang terjadi saat kita berada di toko buku umum? Kita hanya menemukan lakon komik yang tidak ubahnya dengan manga (komik Jepang) ataupun tokoh heroik Amerika. Jika di tahun 30-an hingga 50-an, cerita legenda dan perjuangan lebih mendominasi, pada tahun 60-an hingga 70-an, tokoh pewayangan dan tema humor kritik menjadi karakteristik yang paling menonjol. Lalu, dimana identitas komik nasional kita saat ini?

Pameran komik nasional seringkali diadakan di berbagai daerah dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa komik Indonesia telah tumbuh kembali. Mengingat bahwa gambar dapat digunakan sebagai media informasi, pendidikan, propaganda, ekspresi dan hiburan, komik akan menjadi salah satu media komunikasi yang cukup penting di masa depan. Akan tetapi, informasi dan pendidikan macam apa yang akan dikonsumsi, jika komik-komik yang tersedia hanya untuk membuat generasi muda kita melupakan identitasnya?


Thursday, July 30, 2015

Cara Asyik Nikmati Abu Vulkanik

Selancar sudah menjadi olahraga yang umum di masyarakat, terutama di daerah pesisir yang umumnya lebih menggemari berselancar di atas ombak. Olahraga ini pun kian berkembang dengan media yang berbeda, seperti di atas salju atau snowboarding, maupun di atas udara yang biasa disebut sky surfing. Namun, apa jadinya jika olahraga yang satu ini dilakukan di atas abu vulkanik? Tentu sangat asyik.

Selancar dengan media abu vulkanik ini biasa dikenal dengan istilah volcano boarding ataupun ash boarding. Olah raga yang tergolong baru ini dilakukan di permukaan gunung vulkanik aktif dengan hanya menggunakan papan dan alat keselamatan yang minim. Anda bisa bayangkan, bagaimana rasanya meluncur di atas abu hitam dengan kepulan asap yang masih panas di sekitar tubuh anda. Menarik bukan?

Volcano Boarding atau juga disebut Volcano Surfing diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Philip Southan di Leon, Nikaragua. Pria keturunan Barbados ini terinspirasi untuk mengembangkan volcano boarding saat melakukan perjalanan wisata bersama kekasihnya di Gunung Vulkanik Cerro Negro. Kemudian dia mendirikan Bigfoot Hostel and Green Pathways Tours yang khusus melayani wisatawan yang ingin mencoba volcano boarding di Cerro Negro.

Monday, July 13, 2015

Kegiatan Bedah Buku

DARI CAKALANG PAMPIS SAMPAI CABE-CABEAN*

Apa yang terbayang dalam benak anda ketika mendengar kata Cakalang Pampis? Bayangan anda tentu tidak jauh dari makanan khas Manado yang pedas dan menggugah selera. Namun bayangan tersebut akan segera buyar ketika anda membaca buku “Dari Cakalang Pampis Sampai Cabe-cabean” karangan Baby Jim Aditya.

Dalam buku ini Baby Jim menarasikan kisah para perempuan korban kekerasana seksual yang selama ini justru sering mendapatkan stigma dari masyarakat. Salah satu kecenderungan yang terjadi pada para korban adalah penghakiman dari para peremuan lainnya, contohnya para istri yang menyalahkan pelaku prostitusi atau ibu yang menyalahkn anak perempuannya yang diperkosa. Kondisi tersebut menyiratkan siklus kekerasan yang akan terus dialami korban.

Thursday, July 9, 2015

Call for Paper

MEMORIA INDONESIA BERGERAK II


Latar Belakang

Dewasa ini, generasi bangsa sudah meninggalkan sejarah, akar jati diri bangsa, warisan perjuangan, dan pemikiran para tokoh di seluruh sendi-sendi bangsa: demokrasi pancasila, pendidikan (terutama pendidikan budi pekerti), penegakan hukum, penghargaan hak asasi manusia (yang tercantum dalam alenia 4 batang tubuh UUD ‘45), dan lain sebagainya. Mereka lebih memuja pemikiran Barat—dengan hanya mengadopsi gaya hidup semata—dan melupakan kemuliaan serta marwah pemikiran para tokoh bangsa yang memberi fondasi berdirinya negara dan bangsa ini. Bahkan, mereka mungkin saja lebih mengenal para tokoh yang berasal dari Barat daripada para tokoh bangsa.

Warisan perjuangan para tokoh bangsa (pemikir bangsa di berbagai bidang) seakan-akan tidak dijaga dan dihargai. Bahkan, mereka nyaris tidak lagi menjadi soko guru bangsa. Karena itu, generasi bangsa tidak bisa meresapi semangat perjuangan mereka. Sehingga, Indonesia akan berada jauh dari tempat yang dicita-citakan.

Monday, May 11, 2015

Kelas Menulis 2015

Menulis merupakan salah satu keterampilan dasar berbahasa yang harus kita miliki. Kegiatan menulis seharusnya dibudayakan sejak dini. Sebab, menulis merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ide dan gagasan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kemampuan menulis sudah mulai ditekan sejak sekolah dasar. Satu dari tiga pelajar tingkat tiga sampai delapan mampu menulis cerita dan esay dengan baik (USA Today, 2003). 

Sedangkan di Indonesia, keterampilan menulis siswa lulusan sekolah menengah atas masih terbilang rendah. Rendahnya keterampilan ini disebabkan belum kuatnya tradisi literasi di masyarakat kita. Menurut Freddy K. Kalidjernih, masyarakat Indonesia terlalu lama menjadi pendengar dan pembicara, sehingga tidak mampu menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dengan baik dan sistematis. 

Berbagai gagasan pun lebih banyak yang diutarakan secara lisan karena dianggap lebih praktis dan mudah. Padahal, gagasan yang diungkapkan secara lisan akan mudah menghilang seiring waktu, dibanding gagasan yang dituangankan dalam bentuk tulisan. 

Sunday, March 1, 2015

Memandang Realitas Beragama dari Orang Mabuk

PK hanyalah orang mabuk. Ucapannya ngawur. Pertanyaan-pertanyaannya yang dia ungkapkan sering kali konyol. Bahkan, ide-idenya pun kebanyakan di luar mainstream. Namun, ide-ide itulah yang menjadi pesan utama dari film India garapan sutradara Rajkumar Hirani. Dengan durasi 150 menit, PK berusaha menampilkan pluralitas sosial beragama di India.


Judul PK (orang mabuk) sepertinya sengaja dipilih sebagai bentuk defensif atas sensivitas beragama yang mungkin muncul nantinya. Sebab, sensivitas beragama bukanlah sekedar ikatan primodial, tapi juga keyakinan yang melibatkan emosi.

Hal ini tidak lepas dari kesakralan ajaran-ajaran agama yang selalu diyakini dengan mengabaikan rasio. Akhirnya, segala hal yang mempertanyakan ataupun mengkritik ajaran agama akan dianggap melecehkan atau menistakan ajaran agama. Bagi mereka yang berani melontarkan kritik, maka harus siap untuk menerima stigma —seperti sebutan PK dalam film ini; sebutan liberal atau kafir di Indonesia.

Tuesday, February 24, 2015

Priawan dan Eksistensinya

Dua orang waria dan seorang priawan ini
tengah mengampanyekan anti kekerasan
terhadap transgender dalam TDOR 2014.
Di Indonesia, transgender selalu diidentikan dengan waria. Saking mendominasinya isu waria dalam diskursus transgender, keberadaan priawan pun seperti terlewatkan. Lalu, apa itu priawan? Kapan mereka ada? Di mana saja mereka berada?

Istilah priawan memang masih asing di telinga kita. Diperkenalkan oleh Guru Besar Psikologi UGM Prof. Koentjoro, Ph.D pada 2004, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang secara biologis perempuan, tetapi menghayati dirinya sebagai laki-laki. Pemahaman mengenai priawan tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan Persatuan Priawan Indonesia (PPI) di Jakarta, priawan diartikan sebagai transgender laki-laki —pria yang secara biologis wanita— baik yang sudah melakukan transisi ataupun tidak.

Terlepas dari pemaknaan ulang priawan seiring perkembangan keilmuan kontemporer, eksistensi mereka tidak muncul begitu saja. Merujuk pada sejarah etnografis dan kesustraan di negeri ini, keberadaan mereka cukup diketahui oleh masyarakat umum. Tersebar dari Sulawesi hingga Sumatera, mereka dikenal dengan istilah-istilah lokal seperti calalai di masyarakat Bugis; Srikandi dalam tradisi wayang Jawa; Sentul-Kantil; tomboi dan pacar perempuan di Sumatera Barat (1980-an); tomboi dan istri di Kalimantan Barat.

Monday, February 16, 2015

Dialektika Keislaman Agus Salim

-Dida Darul Ulum dan Lelly Andriasanti-

Ia lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, pada 8 Oktober 1884 dari pasangan Angku Sutan Mohammad Salim dan Siti Zainab. Agus Salim tumbuh di tengah-tengah keluarga muslim taat di Minangkabau yang memiliki tradisi agama Islam yang kental dan mengakar. Lingkungan masyarakat di kampung halamannya memberikan pengaruh berarti dalam pemikiran keislaman.

Tulisan ini berusaha menyajikan pergolakan atau dialektika keislaman dari seorang Agus Salim. Sajian dalam tulisan ini sengaja dibatasi karena tidak semua hal yang menyangkut perjalanan seorang tokoh bisa dibahas secara rinci. Di samping itu, pergolakan atau dialektika keislaman Agus Salim menarik untuk dikaji karena isu-isu yang menyangkut perdebatan dalam keagamaan yang telah disinggung olehnya selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Thursday, February 12, 2015

Pemerintah Harus Bersinergi dengan Komunitas Beragama

Jakarta―Fenomena meningkatnya intoleransi beragama di tanah air membutuhkan sinergi antara pemerintah dan komunitas beragama. Terlebih lagi, beberapa kasus intoleransi tersebut menunjukan adanya unsur keterlibatan aparatur negara.

Berdasarkan Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Toleransi 2013 the Wahid Institute, terdapat 121 kasus pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan negara. Pelaku intoleransi tersebut antara lain pemerintah kabupaten/kota, aparat kepolisian, aparat kecamatan, satpol PP, pengadilan, TNI, dan lain sebagainya.
 
Sedangkan bentuk-bentuk intoleransi oleh negara ini berupa penghambatan atau penyegelan rumah ibadah, pemaksaan keyakinan, pelarangan kegiatan keagamaan, pembiaran, penyebaran kebencian, intimidasi, ancaman, kriminalisasi dan diskriminasi atas nama agama.