Priawan dan Eksistensinya

Dua orang waria dan seorang priawan ini
tengah mengampanyekan anti kekerasan
terhadap transgender dalam TDOR 2014.

Di Indonesia, transgender selalu diidentikan dengan waria. Saking mendominasinya isu waria dalam diskursus transgender, keberadaan priawan pun seperti terlewatkan. Lalu, apa itu priawan? Kapan mereka ada? Di mana saja mereka berada?

Istilah priawan memang masih asing di telinga kita. Diperkenalkan oleh Guru Besar Psikologi UGM Prof. Koentjoro, Ph.D pada 2004, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang secara biologis perempuan, tetapi menghayati dirinya sebagai laki-laki. Pemahaman mengenai priawan tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan Persatuan Priawan Indonesia (PPI) di Jakarta, priawan diartikan sebagai transgender laki-laki —pria yang secara biologis wanita— baik yang sudah melakukan transisi ataupun tidak.

Terlepas dari pemaknaan ulang priawan seiring perkembangan keilmuan kontemporer, eksistensi mereka tidak muncul begitu saja. Merujuk pada sejarah etnografis dan kesustraan di negeri ini, keberadaan mereka cukup diketahui oleh masyarakat umum. Tersebar dari Sulawesi hingga Sumatera, mereka dikenal dengan istilah-istilah lokal seperti calalai di masyarakat Bugis; Srikandi dalam tradisi wayang Jawa; Sentul-Kantil; tomboi dan pacar perempuan di Sumatera Barat (1980-an); tomboi dan istri di Kalimantan Barat.

Dialektika Keislaman Agus Salim

-Dida Darul Ulum dan Lelly Andriasanti-

Ia lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, pada 8 Oktober 1884 dari pasangan Angku Sutan Mohammad Salim dan Siti Zainab. Agus Salim tumbuh di tengah-tengah keluarga muslim taat di Minangkabau yang memiliki tradisi agama Islam yang kental dan mengakar. Lingkungan masyarakat di kampung halamannya memberikan pengaruh berarti dalam pemikiran keislaman.

Tulisan ini berusaha menyajikan pergolakan atau dialektika keislaman dari seorang Agus Salim. Sajian dalam tulisan ini sengaja dibatasi karena tidak semua hal yang menyangkut perjalanan seorang tokoh bisa dibahas secara rinci. Di samping itu, pergolakan atau dialektika keislaman Agus Salim menarik untuk dikaji karena isu-isu yang menyangkut perdebatan dalam keagamaan yang telah disinggung olehnya selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Pemerintah Harus Bersinergi dengan Komunitas Beragama

Jakarta―Fenomena meningkatnya intoleransi beragama di tanah air membutuhkan sinergi antara pemerintah dan komunitas beragama. Terlebih lagi, beberapa kasus intoleransi tersebut menunjukan adanya unsur keterlibatan aparatur negara.

Berdasarkan Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Toleransi 2013 the Wahid Institute, terdapat 121 kasus pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan negara. Pelaku intoleransi tersebut antara lain pemerintah kabupaten/kota, aparat kepolisian, aparat kecamatan, satpol PP, pengadilan, TNI, dan lain sebagainya.

 

Sedangkan bentuk-bentuk intoleransi oleh negara ini berupa penghambatan atau penyegelan rumah ibadah, pemaksaan keyakinan, pelarangan kegiatan keagamaan, pembiaran, penyebaran kebencian, intimidasi, ancaman, kriminalisasi dan diskriminasi atas nama agama.