Thursday, February 12, 2015

Pemerintah Harus Bersinergi dengan Komunitas Beragama

Jakarta―Fenomena meningkatnya intoleransi beragama di tanah air membutuhkan sinergi antara pemerintah dan komunitas beragama. Terlebih lagi, beberapa kasus intoleransi tersebut menunjukan adanya unsur keterlibatan aparatur negara.

Berdasarkan Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Toleransi 2013 the Wahid Institute, terdapat 121 kasus pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan negara. Pelaku intoleransi tersebut antara lain pemerintah kabupaten/kota, aparat kepolisian, aparat kecamatan, satpol PP, pengadilan, TNI, dan lain sebagainya.
 
Sedangkan bentuk-bentuk intoleransi oleh negara ini berupa penghambatan atau penyegelan rumah ibadah, pemaksaan keyakinan, pelarangan kegiatan keagamaan, pembiaran, penyebaran kebencian, intimidasi, ancaman, kriminalisasi dan diskriminasi atas nama agama.

Direktur Eksekutif Megawati Institute Musdah Mulia menyebutkan, terdapat tiga pokok masalah bangsa yang memicu kekerasan atas nama agama, yaitu merosotnya wibawa negara, melemahnya sektor ekonomi, dan merebaknya krisis dan kekerasan.

“Kita perlu menghadirkan negara agar jangan terjadi lagi (aksi-aksi kekerasan atas nama agama) di masa yang akan datang,” ungkap Musdah dalam konferensi tahunan Indonesian Conference on Religions and Peace di Jakarta (23/01).

Karena itu, perlindungan kebebasan memeluk agama perlu ditindaklanjuti melalui hukum-hukum positif. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi umat beragama sesuai dengan konstitusi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, Kementrian Agama masih harus menyamakan persepsi dengan komunitas beragama terkait masih adanya pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Mengingat agama adalah masalah yang sensitif. Saya berharap adanya masukan dari semua kalangan agama agar RUU bisa lebih baik,” tandas Lukman yang juga merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan.

Terkait dogma-dogma agama yang memicu aksi intoleransi, Lukman menjelaskan bahwa perlu adanya pemahaman yang lebih substantif tentang ajaran agama. Untuk itu, dialog lintas iman harus lebih dikedepankan, khususnya mengenai esensi agama itu sendiri yang memenusiakan manusia dan bukan lagi yang sifatnya teologis dan doktriner.

“Sisi-sisi kemanusiaan itulah yang menyatukan kita, sehingga kita berada pada prespsi dan perjuangan yang sama, agar agama benar-benar bisa menyejahterakan kita semua. Bukan sebaliknya,” jelas Lukman.***

Berita ini saya buat saat menjadi peserta dalam Konferensi Tahunan ICRP. Berita ini juga dimuat dalam web Megawati Institute

No comments:

Post a Comment