Saturday, August 29, 2015

Membebaskan Anak dari Siklus Kekerasan

Hari Anak Nasional (HAN) baru saja diperingati satu hari yang lalu (11 Agustus). Diperingati dengan seremonia rutin, kita mungkin belum lupa proses peradilan kasus kematian Angeline di Bali belum selesai. Namun kekerasan serupa nyaris menimpa AL (6) di Gresik yang disiksa oleh bibinya lantaran menggunakan cat kuku. Kasus kekerasan terhadap anak sepertinya masih cenderung berlangsung. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2010-2014 mencapai 21,6 juta kasus. Sedangkan dari Januari hingga Mei 2015, KPAI sudah menerima 500 laporan kasus kekerasan terhadap anak 

Setidaknya ada dua kondisi yang perlu diwaspadai kemudian. Pertama, anak korban kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Kedua, tidak adanya perubahan persepsi dari pelaku kekerasan ketika usai menjalani masa hukum pidana dan kembali ke masyarakat. Jika tidak mendapatkan penanganan yang serius, kondisi ini akan menciptakan siklus kekerasan yang mengancam generasi penerus bangsa. 

Baik korban maupun pelaku sama-sama membutuhkan pendampingan dan konseling. Jika pemerintah dan masyarakat telah menaruh perhatian besar dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, tidak demikian terhadap pelaku. Rehabilitasi sosial, kejiwaan, dan perilaku kepada para pelaku kekerasan terhadap anak masih minim. Akibatnya, kekerasan rentan terulang (Kompas, 24 Juli 2015).
Indikasi yang terjadi dari kasus per kasus pun tidak jauh berbeda. Setidaknya ada tiga indikasi umum yang biasa kita temukan dalam setiap kasus kekerasan anak. Pertama, bentuk-bentuk kekerasannya berupa fisik, psikis, pelecehan seksual, dan pengabaian. Kedua, pelaku adalah orang terdekat seperti orangtua atau pengasuh, saudara, teman sebaya, dan pengajar. Ketiga, tempat terjadinya kekerasan biasa berlangsung di lingkungan yang dekat dengan anak seperti tempat tinggal dan sekolah. 

Dari gambaran tersebut , wajar jika kemudian banyak pakar psikolog anak seperti Seto Mulyadi dan Annelia Sani berasumsi betapa pentingnya memperkuat peran keluarga khususnya orangtua. Masalahnya, belum semua orangtua, calon orangtua atau warga yang dituakan memahami dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengasuh dan pendidik. Jika demikian, bagaimana anak-anak bisa terbebas dari siklus kekerasan? Karena ternyata para orangtua  pun berpotensi sebagai pelaku kekerasan.

Mempersiapkan Orangtua Masa Depan

Dalam Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love, and Property; Randall Collins dan Scott Coltrane (2001) mengungkapkan parenting may be the most important job we perform as adults, but we are not always prepared for it. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita memandang kemampuan mengasuh dan mendidik anak dapat diperoleh secara sendirinya seiring kepemilikan anak. Akibatnya, banyak orang memulai berkeluarga tanpa dibekali kemampuan tersebut.

Sayangnya, kondisi ini menjangkit hampir di seluruh lapisan generasi muda kita. Ketika seseorang dianggap telah akil baligh, lingkungan sosial kita cenderung akan memaksa mereka untuk menikah atau berkeluarga tanpa peduli apakah mereka memiliki kemampuan mengasuh anak atau tidak. Karena di Indonesia, menikah atau berkeluarga bukan sekadar persoalan biologis, agama, dan tradisi, tapi juga status sosial. Menikah atau berkeluarga berarti memperoleh status dewasa (Suryakusuma, 2011). Tidak mengherankan jika kemudian muncul istilah jones atau jomblo ngenes yang dipakai untuk mendiskreditkan mereka yang masih melajang.

Kita boleh jadi menyusun rencana berkeluarga. Namun kebanyakan, rencana-rencana tersebut hanya seputar angka-angka, seperti kapan usia pernikahan akan dilangsungkan, kapan memiliki momongan, atau berapa jumlah anak yang akan dimiliki. Jarang sekali rencana-rencana tersebut bersifat substansial seperti keahlian mengasuh anak. 

Pada praktiknya, rencana-rencana ideal yang disusun oleh pasangan-pasangan baru sering kali jauh dari realitas yang mereka hadapi. Marital Crisis pun banyak menghinggapi pasangan baru yang segera memiliki anak pertama di awal pernikahan, khususnya working-class family. Para orangtua baru harus menghadapi transisi ganda di mana  mereka harus beradaptasi dengan pasangan hidupnya, sekaligus memulai peran baru dalam pengasuhan anak (Collins dan Coltrane, 2001). Krisis pun semakin kompleks ketika ayah maupun ibu sama-sama harus mencari nafkah dalam membangun fondasi finansial keluarga yang baru dibangun.

Tekanan-tekanan dalam transisi itulah yang berpotensi mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Untuk membebaskan anak dari siklus kekerasan, penguatan peran keluarga yang difokuskan oleh pemerintah dan masyarakat hendaknya mulai melibatkan generasi muda, khususnya remaja. Salah satunya melalui pendidikan pola asuh (parenting education). Pendidikan semacam ini memang belum popular di sekolah-sekolah Indonesia, sebab pendidikan kita yang masih memprioritaskan capaian akademik semata. Namun perlu diingat, setinggi apapun nilai akademik yang didapatkan, tidak akan menghidarkan seseorang dari peran sebagai orangtua. 

Bagi remaja khususnya, pendidikan seperti ini dapat memberikan gambaran akan konsekuensi kepemilikan anak, sehingga nantinya dapat menghindarkan mereka dari kasus-kasus seks pra-nikah yang berakibat pada kehamilan. Tidak hanya itu, pendidikan ini juga bermanfaat dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam menciptakan pola asuh yang lebih berimbang. 

Selama ini, masyarakat kita masih memandang bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam hal pengasuhan anak. Pandangan ini umumnya dibangun atas alasan-alasan kultural yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman. Sebab, pengasuhan anak bukan hanya tugas orang dewasa, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan yang tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. 

Karena itu, pendidikan pola asuh bagi remaja menjadi penting sebagai tanggung jawab moril kita dalam mempersiapkan orangtua masa depan. Kesiapan para remaja dalam menapaki kedewasaan dan menjadi orangtua merupakan harapan bagi generasi mendatang. Harapan akan terbebasnya anak-anak dari siklus kekerasan. Hal ini sesuai dengan spirit pendidikan yang diserukan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan seharusnya untuk membebaskan manusia−dari kebodohan, ketidakmerdekaan, penindasan, dan juga kekerasan.***


(Tulisan ini dimuat dalam suara kebebasan, 21 Agustus 2015)

3 comments:

  1. Setuju....! Artikelnya kereeen. Sebagian masyarakat ada yg berpikir bahwa memiliki anak adalah proses natural setelah menikah, sehingga ketika mereka berpikir kemampuan mengasuh akan hadir otomatis setelah anak lahir, tanpa perlu dipelajari dibiarkan mengalir saja. Hasilnya ya... anak yang 'mengalir saja' ikut kebiasaan sekitarnya.

    ReplyDelete
  2. Salah satu yg menarik dari tulisan ini adalah, perhatian kepada "mantan" pelaku kekerasan, baik dalam bentuk pendampingan ataupun konseling. Saya sepakat bahwa masalah tdk selesai hanya ketika pelaku kekerasan dipenjarakan. Kasus Angeline dan Al adalah kasus yg mendapat perhatian kita semua. Tapi kadang sy sering memerhatikan ada bentuk-bentuk kekerasan yg lebih halus, terlihat ringan tapi justru fatal apalagi terus berlangsung. Karena sifatnya "halus" maka rasa-rasanya dianggap tdk terlalu berbahaya. Contohnya di kampung sy, dan bisa jadi di tempat lain jg (jd curhat nih) bahwa, memukul anak itu msh dianggap hal wajar karna katanya sedang dididik. Apalagi ketika anak itu tidak mau sekolah, mengaji, belajar. Belum ada penelitian sih soal ini, setahu saya. Dalam lingkup yg lebih kecil, seperti keluarga, kekerasan "besar" bermula dari kekerasan "kecil" bahkan yg "halus2" dulu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul banget Mbak Rida. Bahkan memarahi anak juga termasuk kekerasan terhadap anak. Padahal tiap kali anak dimarahi, beratus-ratus sel dalam otak anak secara otomatis rusak. Ada penelitiannya loh tentang ini. Makanya, sedari dini kita menyusun pola asuh yang manusiawi.

      Delete