Friday, October 16, 2015

Gender Ke-3 Sebagai Bentuk Politik Identitas


Sumber: dok. pribadi
Studi politik identitas telah menjadi mata kuliah wajib di hampir seluruh jurusan ilmu politik Indonesia. Dari sekitar 47 jurusan ilmu politik yang ada di negeri ini, tidak banyak yang menyediakan ruang bagi diskursus mengenai jender ke-3 dalam studi politik identitas. Salah satu kampus yang membuka ruang diskursus tersebut adalah jurusan ilmu politik Universitas 17 Agustus 1945 (UTA) Jakarta. Melalui surat undangan yang dikirim Ketua Program Studi Ilmu Politik Ibu Restu Rahmawati per tanggal 5 Oktober 2015, UTA Jakarta menawarkan saya untuk memberikan materi kuliah umum bertema “Gender ke-3 sebagai Bentuk Politik Identitas”.

Saya merasa, penawaran tersebut cukup penting untuk memberikan gambaran yang objektif tentang apa itu jender ke-3 dan bagaimana kondisinya di masyarakat kita. Pasalnya, masyarakat selama ini masih menganut pemahaman jender yang biner, yaitu laki-laki dan perempuan. Bahkan, istilah jender sendiri sering kali ditanggapi salah kaprah dengan membatasinya pada persoalan perempuan semata. Hal ini terbaca dari cara pandang kebanyakan laki-laki yang melihat bahwa persoalan jender adalah persoalan perempuan. Kondisi ini juga terlihat pada peserta yang hadir dalam diskusi-diskusi terkait jender yang kebanyakan hanya dihadiri oleh perempuan.

Sumber: dok. pribadi
Pandangan-pandangan seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan, terlebih lagi di dunia kampus. Untuk itu, sejak awal saya menekankan pada para peserta yang hadir bahwa jender bukanlah persoalan perempuan melulu, tapi persoalan pembagian peran sosial yang berimbang. Saya juga menghimbau kepada peserta, khususnya laki-laki, untuk keluar dari belenggu maskulinitas yang selama ini mencegah mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas domestik dan pengasuhan anak yang merupakan tugas kemanusiaan.
  
Terkait dengan kuliah umum yang diselenggarakan UTA Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2015, saya mempresentasikan tentang “Jender ke-3 dalam Politik Identitas”. Pada dasarnya, konsep identitas muncul dari pertanyaan dasar akan eksistensi diri, seperti siapa saya; siapa kamu; atau apa yang membedakan kita. Semua pertanyaan tersebut akan terjawab melalui interaksi sosial yang nantinya membentuk pemahaman akan diri dan pihak lain. Stuart Hall menjelaskan identitas sebagai proses menjadi (becoming) daripada nilai baku (being) yang diperoleh secara cuma-cuma (taken for granted)
Actually identities are about questions of using the resources of history, language and culture in the process of becoming rather than being: not 'who we are' or 'where we came from', so much as what we might become, how we have been represented  and how that bears on how we might represent ourselves. (2)
Sedangkan politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. (3) Dengan kata lain, politik identitas mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik. Sebab, penggunaan identitas memberi hasil yang signifikan dalam perjuangan politik itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Richard Thompson Ford, seluruh politik adalah identitas; seluruh identitas adalah politis.
The identity comes before the politics: we begin with identities whose shape and character are, or at least could be, pre-political and then we opt to get political about them. Stated this way it’s clear what the argumentative next move is. Of course this can’t be right; the identities don’t precede the politics, they are a product of politics, social identities are inherently and irreducibly political, existence precedes essence, the personal is political, is always already political. (4) 
Sumber: dok. pribadi
Mengingat tema khusus yang diangkat dalam kuliah umum ini adalah gender ke-3 sebagai bentuk politik identitas, kurang lengkap rasanya jika saya tidak menerangkan apa itu jender ke-3. Konsep gender ke-3 sendiri lahir dari ketidakadilan sosial yang dialami kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Bentuk-bentuk ketidakadilan yang mereka terima dapat dikatakan cukup massif dan terstruktur. Akibatnya, mereka sering kali sulit untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga mereka sulit mendapat perlindungan dan rentan terhadap kekerasan. Bentuk kekerasan yang mereka terima dapat berupa fisik dan psikis. Kekerasan fisik seperti kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. (5) Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa stigma dari masyarakat seperti “abnormal”, “sakit”, “dosa”, “kotor” dan lain sebagainya.

Menurut Alexander Lesnikowski, gender ketiga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara biologis laki-laki tapi memiliki ekspresi gender feminin dan seseorang yang secara biologis perempuan tapi memiliki ekspresi gender maskulin. (6) Sayangnya, definisi ini dirasa belum spesifik. Untuk melengkapi definisi tersebut, Bochenek dan Knight melengkapinya dengan varian-varian yang tergolong dalam istilah gender ketiga seperti inter-sexual, transgender, homosexual, bisexual, metis, kothis, tas dan lain-lain.

Varian-varian yang dikemukakan di sini diambil dari bahasa atau istilah lokal yang tumbuh di Nepal─negara tempat Bochenek dan Knight melakukan penelitian. Di Indonesia, varian-varian yang termasuk dalam gender ke-3 pun dibahasakan dengan khasanah kekayaan lokal, seperti waria, priawan, calalai, calabai, tomboi dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa gender ke-3 memungkinkan untuk mengakomodasi istilah bernuansa lokal yang tumbuh di masing-masing negara. Sejauh ini gender ke-3 sebagai politik identitas baru diterapkan di India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Sedangkan di Indonesia, penerapan gender di luar pandangan umum seperti jender ke-3, ke-4, dan ke-5 hanya berlaku di ranah-ranah lokal dan belum menjadi pergerakan yang massif untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka.***  

Referensi 
(1) BAN PT.
(2) Stuart Hall, “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, dalam Stuart Hall dan Paul Du Gay (edit.), Questions of Cultural Identity, (London: Sage Publication, 2003), hal. 4.    
(3) Cressida Heyes, "Identity Politics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Fall edition, 2002 Edition), dalam Edward N. Zalta, ed. plato.stanford.edu/archives/fall2002/entries/identity-politics/
(4) Richard Thompson Ford, “Political Identity as Identity Politic”, Unbound Vol. 1:53, 2005, hal. 5. 
(5) Bentuk-bentuk kekerasan yang berakibat pada kematian diperingati sebagai International Transgender Day of Remembrance (TDOR). Data para penyintas ini dapat diakses di link tdor.info 
(6)Alexandra Lesnikowski, “Raising Awareness about Sexual Health and Human Rights through Civic  Engagement and Community Empowerment: the Case of Blue Diamond Society and the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Community in Nepal (2009)” dalam Michael Bochenek dan Kyle Knight, “Establishing a Third Gender Category in Nepal: Process and Prognosis”, Emory International Law Review Vol. 26, hal. 13-26. 

No comments:

Post a Comment