Dalam setahun terakhir, saya menghadiri tiga Focus Group Discussion (FGD) yang semuanya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan. FGD pertama merupakan program Megawati Institute untuk pelaku usaha perempuan mikro dan kecil (20/03/2015). Diskusi ini berusaha menggali dukungan sosial (social support) apa saja yang dibutuhkan perempuan dalam mengembangkan usahanya.
FGD kedua merupakan undangan dari World Bank yang mengangkat tema pembaruan strategi kelompok bank dunia mengenai gender (22/06/2015). Diskusi yang berjalan selama dua jam ini tidak hanya membahas tentang tantangan dan hambatan terkait gender, tapi juga rekomendasi mengenai akses perempuan dan anak kepada sektor jasa dan pasar. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejateraan bagi perempuan.
Sedangkan pada FGD terakhir adalah upaya yang saya rasa paling konkrit (09/09/2015). Diskusi yang diselenggarakan MCA-Indonesia ini berusaha menyusun definisi formal usaha dan perusahaan milik perempuan. Kenapa saya katakan konkrit? Karena terdapat upaya regulasi yang melibatkan beberapa stakeholder, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk berekspresi termasuk ekspresi jender. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 1-4 bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Berdasarkan amandemen tersebut, ekspresi jender ke-3 yang diusung komunitas transgender seharusnya tidak menjadi pengecualian di Indonesia. Namun pada kenyataannya, ekspresi jender di negeri ini masih dibatasi dan cenderung biner.
Masyarakat hanya memandang dua jenis jender: laki-laki (male) dan perempuan (female), yang menjadikan kondisi fisik biologis seseorang sebagai prasyarat bagi jender yang akan diberlakukan kemudian. Dengan kata lain, seseorang yang secara biologis terlahir laki-laki diharuskan berlaku maskulin, sedangkan mereka yang secara biologis perempuan diharuskan bertindak feminim.
