Monday, December 21, 2015

Memberdayakan Ekonomi Perempuan

Dalam setahun terakhir, saya menghadiri tiga Focus Group Discussion (FGD) yang semuanya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan. FGD pertama merupakan program Megawati Institute untuk pelaku usaha perempuan mikro dan kecil (20/03/2015). Diskusi ini berusaha menggali dukungan sosial (social support) apa saja yang dibutuhkan perempuan dalam mengembangkan usahanya. 

FGD kedua merupakan undangan dari World Bank yang mengangkat tema pembaruan strategi kelompok bank dunia mengenai gender (22/06/2015).  Diskusi yang berjalan selama dua jam ini tidak hanya membahas tentang tantangan dan hambatan terkait gender, tapi juga rekomendasi mengenai akses perempuan dan anak kepada sektor jasa dan pasar. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejateraan bagi perempuan.


Sedangkan pada FGD terakhir adalah upaya yang saya rasa paling konkrit (09/09/2015). Diskusi yang diselenggarakan MCA-Indonesia ini berusaha menyusun definisi formal usaha dan perusahaan milik perempuan. Kenapa saya katakan konkrit? Karena terdapat upaya regulasi yang melibatkan beberapa stakeholder, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).


Kewirausahaan perempuan memang menjadi topik menarik belakangan ini. Khususnya karena pemerintah Jokowi-JK berusaha menggenjot perekonomian melalui kewirausahaan. Namun, sayangnya perhatian pemerintah terhadap perempuan tidak diimbangi dengan pemahaman mereka akan kesetaraan jender. Salah satu contohnya tampak dari pernyataan JK mengenai pengurangan jam kerja pegawai perempuan tahun lalu. 

JK mengungkapkan pengurangan jam kerja diperlukan agar perempuan bisa mempunyai waktu lebih untuk mendidik dan mengasuh (parenting) anak. Pernyataan itu setidaknya menyiratkan dua hal. Pertama, afirmasi beban ganda (double burden) yang ditanggung perempuan. Pasalnya, perempuan harus menghadapi beban kerja tambahan karena mereka masih harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga setelah bekerja seharian. 


Beban ganda tidak hanya menghinggapi perempuan yang bekerja sebagai pegawai tapi juga mereka yang berwirausaha. Karena adanya mindset mereka memang seharusnya mengurus rumah tangga, wirausaha perempuan yang masih pada tataran mikro kecil akan cenderung pasif dalam mengembangkan usahanya dan kurang melakukan inisiatif. Motivasi mereka akhirnya berujung pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga semata.


Kedua, subordinasi peran perempuan. Perempuan dianggap tidak perlu menjadi profesional karena hasil kerja atau usaha mereka hanyalah sampingan atau bukan sebagai sumber penghasilan utama. 


Bagi perempuan wirausaha mikro kecil khususnya, subordinasi yang terjadi pada tataran rumah tangga berakibat pada pembatasan gerak mereka. Artinya, selama aktivitas usaha tidak banyak dilakukan di luar rumah, mereka dapat terus melanjutkan usahanya. Dari sinilah, etos kerja dan integritas perempuan sebagai pribadi yang mandiri tidak dapat terbentuk.


Beberapa gambaran tersebut cukup menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan mindset dan kultur yang dibangun dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Karena itu, perubahan ini seharusnya menjadi bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dikampanyekan Kementriaan Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK). Hal utama yang harus dirubah adalah bagaimana menghancurkan maskulinitas yang terlanjur tumbuh di masyarakat. 


Pada kasus pendidikan dan pengasuhan anak seperti  disinggung sebelumnya, penekanan peran pengasuhan hanya pada perempuan justru akan melanggengkan maskulinitas. Akibatnya, laki-laki tidak merasa perlu untuk terlibat secara maksimal dalam pengasuhan anak sehingga daya asuh dan asih mereka pun tidak berkembang. Dengan kata lain, falsafah bangsa kita akan pentingnya silih asuh dan silih asih terancam pudar.


Adanya peran yang berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga otomatis akan mendorong pemberdayan perempuan dalam pembangunan. Dalam keluarga khususnya, semangat gotong royong akan tumbuh. Hal ini beriringan dengan kuatnya integritas dan etos kerja perempuan, sehingga profesionalitas perempuan dalam bekerja dan berwirausaha tidak perlu diragukan lagi.

Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Gerakan nasional tersebut tidak boleh sebatas wacana yang berhembus dari seminar ke seminar. Gerakan ini haruslah membumi dan berkelanjutan sehingga mudah dipahami dan diterima masyarakat. Karena itu, sosialisasi GNRM melalui metode swakelola pihak ketiga harus dilakukan pemerintah secara selektif dan diukur efektifitasnya. Jangan sampai, niat baik pemerintah ini berujung pada langgengnya mentalitas proyekan di masyarakat. 

Tulisan ini dimuat di Qureta.

No comments:

Post a Comment