Saturday, November 4, 2017

Political Islamic Ibuism and Regional Elections

Sumber: dok. pribadi.

In the Women's Knowledge Conference III organized by National Commission for Violence Against Women (Komnas Perempuan) in Depok, October 24-26 2017, I became a panelist on the theme of "Women's Sexuality and Rights Amidst Religion and Cultural Issues."

While the topics of concern in this panel are "Women, Fundamentalism, and Radicalism". Here is an abstract of my paper entitled "Political Islamic Ibuism and the Regional Elections".

Ibuism is an Indonesian cultural ideology. As an ideology, its presence isn’t known to the public at large. But in praxis, ibuism penetrates in all aspect of woman social life. The ideology born at the end of the nineteenth century continues to exist and adapt to the conditions and the spirit of current Indonesia.

For example during New Order, Soeharto administration used this ideology structurally in various woman's organizations. The goals are to achieve order, coaching, and stability of the state. This matter was covered by Julia Suryakusuma in her book State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia.

Although New Order has ended, ibuism does not disappear. 1998 Reform provided opportunity for political Islam movement. It also affected to the construction of womanhood in Indonesia. For this case, ibuism accommodated Islamic values as a religion that embraced by the majority population in this country. Therefore, I can call it as political Islamic ibuism.

If state ibuism relies on Family Welfare Guidance (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/PKK) and Dharma Wanita as control tools. Political Islamic Ibuism makes liqa and majlis taklim as vehicles for inculcating the interests of political Islam among Muslim women.

Women are indeed the first targets of political Islam. Why? At least, there are three reasons. First, women are the most easily controlled agents because of minimal resistance. Second, they also become cheap agents because they can spread the interests of political Islam only in exchange for the promise of heaven. In other words, they do not charge a fee. Third, they become the benchmark of the success of political Islam.

Political Islamic ibuisme is interesting to be studied, considering the magnitude effect of religious issues in the phenomenon of Indonesia’s local elections. The example is on Jakarta elections lately that colored religious issues. The application of political Islamic Ibuism is evident in Muslim women role as free campaigners. In majlis taklim around Jagakarsa, women are forced to commit themselves for choosing a particular candidate. It is possible that the condition will also occur in simultaneous regional elections in 2018, especially in majority Muslim voters region.

Keywords: Ibuism, Political Islam, and Regional Election


Ibuisme Islam Politik dan Pilkada Kita

Ibuisme merupakan ideologi kultural Indonesia. Sebagai ideologi, kehadirannya memang tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Namun secara praksis, ibuisme merasuk dalam segala sendi kehidupan sosial perempuan. Ideologi yang lahir pada akhir abad ke-19 ini terus hadir dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan semangat zaman di Indonesia. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya, pemerintahan Soeharto memanfaatkan ideologi ini secara terstruktur dalam berbagai organisasi perempuan. Tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban, pembinaan, dan stabilitas negara. Hal tersebut dibahas secara mendalam oleh Julia Suryakusuma dalam bukunya Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru.   

Meski Orde Baru telah berakhir, ibuisme tidak menghilang. Reformasi yang memberikan angin segar bagi pergerakan Islam politik di tanah air turut berimbas pada konstruksi keperempuan di Indonesia. Dalam hal ini, ibuisme menjadi syarat akan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk negeri ini. Karena itu, kita dapat menyebutnya sebagai ibuisme Islam politik.

Jika ibuisme negara mengandalkan PKK dan Dharma Wanita sebagai alat kontrol. Ibuisme agama menjadikan pengajian-pengajian kelompok kecil (liqa) ataupun majlis talim sebagai wahana menanamkan kepentingan-kepentingan Islam politik di kalangan perempuan muslim.  

Perempuan memang menjadi sasaran pertama dari arus besar Islam politik. Mengapa? Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, perempuan merupakan agen yang paling mudah dikontrol karena minim resistensi. Kedua, mereka juga menjadi agen yang murah karena dapat menyebarkan kepentingan-kepentingan Islam politik hanya dengan imbalan janji surga. Dengan kata lain, mereka tidak menuntut bayaran. Ketiga, mereka menjadi tolak ukur keberhasilan dari Islam politik.

Pembahasan mengenai ibuisme Islam politik memang menarik untuk dikaji, mengingat besarnya efek isu agama dalam fenomena Pilkada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah saat Pilkada Jakarta kemarin yang diwarnai isu agama. Penerapan Ibuisme Islam politik terlihat jelas pada bagaiamana perempuan memainkan perannya sebagai juru kampanye gratis. Bahkan dalam pengajian-pengajian di sekitar Jagakarsa, para perempuan dipaksa berbaiat untuk memilih calon tertentu. Tidak menutup kemungkinan, kondisi tersebut juga akan terjadi pada Pilkada serentak pada 2018, khususnya di kantung-kantung suara dengan pemilih muslim mayoritas.


Kata Kunci: Ibuisme, Islam politik, dan Pilkada   

No comments:

Post a Comment