Saturday, December 23, 2017

Refleksi Pergerakan Perempuan Indonesia

Sepanjang Jumat 22 Desember kemarin, meme dan video yang berisi ucapan 'Selamat Hari Ibu' berseliweran di media sosial kita. Isi pesannya sudah tentu berupa rasa terima kasih atas jasa-jasa ibu yang telah melahirkan dan mengasuh kita sejak kecil.

Pesan tersebut memang lumrah di masyarakat kita yang masih mengartikan Hari Ibu secara literal di mana penghormatan pada perempuan terletak pada peran biologis dan domestiknya. Namun bagi aktivis perempuan, Hari Ibu merupakan refleksi atas capaian apa saja yang telah diupayakan pergerakan perempuan Indonesia selama sembilan dekade terakhir ini.

Setelah kongres perempuan pertama pada 22 Desember 1928, isu-isu yang diperjuangkan perempuan ternyata tidak banyak berubah. Semuanya masih berkutat pada masalah perkawinan, pemberdayaan ekonomi, serta kesehatan seksual dan reproduksi.

Pada soal perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 masih berpotensi dalam melanggengkan praktik kekerasan terhadap perempuan. Beberapa hal krusial yang terus diperjuangkan aktivis perempuan antara lain batas usia kawin yang tergolong usia anak; syarat poligami yang merugikan perempuan; dan status kepala keluarga yang diskriminatif terhadap perempuan.

Atas dasar itulah UU Perkawinan harus segera direvisi. Pasalnya, revisi UU ini tidak hanya berpengaruh pada posisi perempuan dalam perkawinan, tapi juga berkorelasi dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Terkait status kepala keluarga misalnya, perempuan kerap kali mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. Meski bekerja secara profesional, mereka dibayar lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerja laki-laki mereka.

Mereka boleh jadi mendapatkan jumlah UMR yang sama, tapi tidak dengan tunjangan-tunjangan yang dapat dinikmati dengan status kepala keluarga. Padahal, 60 persen dari total perempuan Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Perempuan juga harus bergelut dengan stereotip yang melekat pada diri mereka sejak berstatus lajang. Hal ini sering kali menjadi hambatan bagi karir dan capaian mereka di dunia kerja. Kondisi itu juga diperburuk dengan beban ganda yang menimpa mereka ketika telah berumah tangga.

Semua kondisi tersebut menyiratkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagaikan pungguk merindukan bulan. Di satu sisi perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Di sisi lain, pemerintah tidak mampu menghapuskan budaya ketidaksetaraan yang diwariskan oleh masyarakat kita.

Dalam hal ini, pengarusutamaan gender yang disuarakan pemerintah sejak tahun 2000 hanyalah jargon belaka. Sebab, nilai-nilai kesetaraan gender belum terinternalisasi dalam pikiran masyarakat. Mereka menganggap kesetaraan sudah terwujud di ruang publik di mana perempuan memiliki peluang yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Namun kesetaraan tersebut tidak terjadi di ruang domestik.

Sedangkan pada soal kesehatan seksual dan reproduksi, perempuan memiliki akses yang minim dalam hal informasi dan layanan. Kondisi ini terlihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Berdasarkan survei indikator kesehatan nasional 2016, angkanya mencapai 305 orang per 100 ribu kelahiran. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Semua persoalan tersebut diharapkan dapat didorong dengan representasi perempuan di kancah politik. Ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan memang telah berlaku sejak 2002, tapi nyatanya keterwakilan ini masih kalah jumlah dengan laki-laki. Untuk periode 2014-2019, perempuan yang menjadi anggota DPR hanya berjumlah 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi yang ada.

Sedikitnya kuantitas perempuan di DPR juga tidak selalu diimbangi dengan kapasitas diri mereka atas isu-isu perempuan. Banyak dari mereka justru hanya kepanjangan suara laki-laki. Akhirnya, isu perempuan yang seharusnya bisa diperjuangkan di ruang legislatif memuai sampai waktu pemilu berikutnya.

Kita dapat melihat dari molornya pembahasan RUU dalam Prolegnas 2015-2019 yang bersinggungan dengan kebutuhan perempuan. Beberapa di antaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan RUU perubahan atas UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Semua itu menjadi bagian dari PR besar pergerakan perempuan di negeri ini untuk tahun depan. Hal lain yang cukup menyedihkan adalah minimnya aktivisme perempuan Indonesia untuk terlibat dalam pergerakan. Spirit pergerakan menjadi tidak lengkap selama belum terbangunnya rasa persaudarian (sisterhood) dan kesadaran kritis di kalangan perempuan secara keseluruhan.

No comments:

Post a Comment