Friday, January 19, 2018

Maria Ullfah dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pernikahan

Pernikahan adalah norma yang berlaku umum di Indonesia. Bagi perempuan di negeri ini, pernikahan menjadi sebuah keharusan. Pernikahan bukan sekadar persoalan biologis, agama, dan tradisi, tapi juga status sosial. Menurut Julia Suryakusuma, pernikahan bagi perempuan berarti memperoleh status dewasa dan memberikan semacam kebebasan serta lisensi sosial (2011: 54). 

Bahkan, pernikahan sering kali dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar dari berbagai macam keterbatasan yang menghimpit perempuan, mulai dari tradisi, agama, hingga kebutuhan ekonomi. Gagasan tentang pernikahan itu ditanamkan pada perempuan muda sebagai tujuan dan kebahagiaan yang harus mereka kejar. Hidup mereka pun seolah-olah tidaklah sempurna tanpa pernikahan.

Namun, gagasan itu sering kali melahirkan praktik-pratik yang memojokkan perempuan. Beberapa di antaranya adalah kawin paksa, pernikahan dini, dan poligami. Praktik-praktik yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini sengaja dilakukan untuk tujuan memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris atau keturunan. 

Sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seperti saat ini, perempuan yang tidak berhasil memenuhi kepentingan tersebut acap menjadi korban dan pihak yang dipersalahkan atas kegagalan terciptanya kebahagian dalam pernikahan. Talak dan poligami menjadi hal yang tak terhindarkan. Terkait hal ini, posisi perempuan dalam pernikahan dapat dikatakan sebatas pada sex provider dan mesin reproduksi yang bisa diperlakukan sesukanya.

Salah satu tokoh yang berusaha mengubah kondisi tersebut adalah Maria Ullfah Soebadio. Ia seorang pelopor perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui hukum. Ia berani mendobrak tradisi yang memperlemah posisi perempuan dalam pernikahan. Perjuangannya sudah dimulai sebelum zaman kemerdekaan. Buah kegigihannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Meski demikan, tidak banyak dari perempuan Indonesia menaruh perhatian pada UU tersebut atau minimal membacanya. Tidak banyak juga generasi bangsa saat ini mengenal Maria Ullfah. Karya-karyanya pun hampir luput karena lapuk di jajaran literatur monumental Perpustakaan Nasional. Lantas, mengapa kita perlu mengenal siapa Maria Ullfah? Mengapa kita perlu memahami jalan pemikirannya? Apa relevansi pemikirannya bagi Indonesia saat ini?

Diakui atau tidak, penulisan sejarah Indonesia sarat akan bias gender. Setidaknya ada dua argumentasi yang dapat menjelaskan kondisi ini. Pertama, sosok pejuang perempuan selalu dilihat dari sisi keperempuanannya (womanhood) saja dan bukan dari sisi pemikiran atau intelektualnya. 

Kartini misalnya, sosoknya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berlaku saat itu yang menempatkan perempuan dalam konteks keterbatasan yang sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dia tidak dianggap sebagai salah satu perintis nasionalisme etnis di Nusantara (Jawa), yang berdampak pada era prakemerdekaan Indonesia (Dri Arbaningsih Soelaiman, 2005: 6)

Sedangkan dekonstruksi yang terjadi pada ketokohan Maria Ullfah kebanyakan berasal dari golongan Islam fanatik. Tuduhan yang mereka layangkan terbilang serius karena Maria dianggap hendak mengganti hukum Tuhan yang sakral. Kutipan yang termuat dalam Pandji Poestaka, 3 Februari 1940 menyebutkan, “Beliau akan mengubah perkawinan secara Islam. Masa peraturan perkawinan pemberian Allah Yang Maha Bijaksana itu akan diubah dan diganti dengan peraturan buatan manusia.” 


Tuduhan itu merupakan respons atas sikap Maria yang gencar menyuarakan pentingnya menyantumkan taklik-talak dalam akta pernikahan dan juga dibacakan oleh mempelai pria saat pernikahan dilangsungkan.
Kedua, adanya asumsi bahwa munculnya pergerakan perempuan di Indonesia hanya diperuntukkan bagi kepentingan emansipasi semata. Hal ini sering dianggap tidak berkorelasi dengan perjungan merebut kemerdekaan. 

Padahal, perjalanan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peranan dan kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki. Bagaimanapun, terwujudnya kemerdekaan Indonesia tidak hanya mengandalkan partisipasi laki-laki semata, tapi juga partisipasi perempuan. Terkait hal ini, Soekarno menguraikannya dalam Sarinah.


Belajarlah menilai wanita itu sebagai elemen—mutlak dalam perjuangan kita...Perkataan saya bahwa syarat mutlak bagi kemenangan revolusi nasional ialah persatuan nasional, sudah barang tentu juga mengenai perhubungan wanita dan laki-laki. Janganlah di dalam revolusi nasional ini wanita misalnya terlalu meletakkan titik berat kepada mengemukakan tuntutan-tuntutan feministis dan melupakan tuntutan-tuntutannya perjuangan membela kemerdekaan negara dan kemerdekaan bangsa.

Tidak hanya itu, Maria Ullfah juga menegaskan bahwa perempuan Indonesia memang telah menjadi satu bagian dari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1930 (1981: 11). Hal ini ia utarakan dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta pada 28 Februari 1981. 

Adapun peranan  perempuan yang paling menonjol di awal-awal pendirian republik, yaitu masuknya asas persamaan hak antara perempuan dan pria dalam rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang nantinya akan berdiri (Gadis Rasid, 1982: 70-71. Hal ini tidak lepas dari upaya Maria Ullfah dan Ny. Soenarjo Mangoenpoespito yang menjadi bagian dari panitia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada April-Mei 1945.

Maria Ullfah boleh jadi tidak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun, sosoknya sangat penting dalam menanamkan benih-benih kesadaran kepada kaum perempuan. Ia telah berhasil membuka mata masyarakat terhadap banyaknya ketidakadilan yang terdapat dalam pelaksanaan kaidah-kaidah agama yang sering salah tafsir (Gadis Rasid, 1982: 169-170). 

Mengingat masih banyaknya ketidakadilan yang dialami perempuan hingga saat ini, Maria merupakan preseden yang dapat terus memberikan semangat dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Bahkan George McT. Kahin (1989: 120) berpendapat bahwa lebih dari apa pun, Maria Ulfah akan diingat untuk pencapaiannya secara signifikan dalam memajukan hak-hak perempuan di Indonesia dan untuk memberikan teladan bagi mereka yang mengikutinya.


Untuk memahami lebih lanjut pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan dalam pernikahan, baca selengkapnya dalam Mosaik Pemikiran Pendiri Bangsa, 2017.

1 comment:

  1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah bangsanya.maka daripada itu memang sudah seharusnya kita tidak lagi membedakan wanita dan pria dalam hal menyampaikan gagasan-gagasan,yang apalagi sampai mempersempit ruang gerak kaum perempuan dalam hal keilmuan.

    Dan bahwasanya perempuan adalah seorang ibu.yang tidak bisa kita pungkiri,akan banyak menghabiskan waktunya dirumah untuk mendidik anak-anaknya.adalah sebuah hal yang tidak usah di perdebatkan lagi.yang terpenting adalah apa gagasan yang di sampaikan,apakah dapat di terima sesuai dengan keilmuan.,bukannya siapa yang mengatakan.bukankab begitu

    ReplyDelete