Genealogi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bebas aktif telah menjadi prinsip yang melekat dengan politik luar negeri Indonesia. Berawal dari pidato Muhammad Hatta pada 2 September 1948, politik bebas aktif dijabarkan Hatta secara rinci dalam tulisan Indonesia’s Foreign Policy yang dimuat dalam jurnal Foreign Affairs pada 1951. Prinsip ini dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan menjadi subjek yang berhak menentukan sikap dan tujuan sendiri. 

Mohammad Hatta menyebut Pancasila sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik liar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai filsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

Kebijakan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Indonesia

Sumber: dok. pribadi

Dalam studi hubungan internasional di Indonesia, istilah kebijakan luar negeri dan politik luar negeri sering kali digunakan secara tumpang tindih. Keduanya seolah memiliki pengertian yang sama. Padahal, kebijakan luar negeri memiliki pemahaman dan konteks yang berbeda dengan politik luar negeri. Perbedaan ini jelas terlihat secara literal. Salah satu cara sederhana untuk memahami kedua konsep ini adalah dengan menerjemahkan kedua istilah tersebut dalam Bahasa Inggris, yaitu kebijakan luar negeri (foreign policy) dan politik luar negeri (foreign politic).

Terminologi kebijakan luar negeri umum dipakai dalam studi hubungan internasional di seluruh dunia. Karena itu definisi bakunya dapat dengan mudah kita termukan. Menurut Joseph Frankle (1968), kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan aksi yang melibatkan sejumlah hubungan yang cukup luas antar satu negara dengan negara lainnya. Dari definisi ini hasil dari kebijakan luar negeri berupa keputusan dan aksi. Dengan kata lain, ada kesinambungan proses dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.