Thursday, August 22, 2019

Genealogi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bebas aktif telah menjadi prinsip yang melekat dengan politik luar negeri Indonesia. Berawal dari pidato Muhammad Hatta pada 2 September 1948, politik bebas aktif dijabarkan Hatta secara rinci dalam tulisan Indonesia’s Foreign Policy yang dimuat dalam jurnal Foreign Affairs pada 1951. Prinsip ini dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan menjadi subjek yang berhak menentukan sikap dan tujuan sendiri. 

Mohammad Hatta menyebut Pancasila sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik liar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai filsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.


Meski sudah berusia lebih dari enam dekade, politik bebas aktif bukanlah tanpa kritik. Persaingan ideologis semasa Perang Dingin yang melatarbelakangi kelahiran politik bebas aktif sering kali mengundang tanya akan inkonsistensi pemerintah dari segi praksis. Pada massa Orde Lama (Orla), pemerintah cenderung merapatkan diri dengan kubu Uni Soviet yang Komunis. Sedangkan kecenderungan yang terjadi selama Orde Baru (Orba) memperlihatkan kedekatan pemerintah dengan dunia Barat. Kondisi ini tentu kontras dengan tujuan politik bebas aktif yang diharapkan memperkuat netralitas Indonesia di tengah politik internasional yang terbelah dua.

Runtuhnya Soviet yang menandai berakhirnya Perang Dingin kembali menguji prinsip bebas aktif. Berbagai pertanyaan akan relevansi prinsip ini bermunculan ketika dihadapkan pada semangat zaman yang berubah dan berkembang cepat. Dalam konteks internasional dewasa ini, perubahan struktur internasional dari bipolar ke multipolar telah memunculkan rivalitas strategis baru antara negara-negara besar dalam memperebutkan supremasi global. Atas dasar asumsi politik luar negeri umumnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu tanpa ada indikasi yang jelas, politik luar negeri Indonesia dianggap berubah seiring dengan perubahan tataran politik global.

Pertemuan ke 3 klik di sini
Pertemuan ke 4 klik di sini

No comments:

Post a Comment