Thursday, August 15, 2019

Kebijakan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Indonesia

Sumber: dok. pribadi
Dalam studi hubungan internasional di Indonesia, istilah kebijakan luar negeri dan politik luar negeri sering kali digunakan secara tumpang tindih. Keduanya seolah memiliki pengertian yang sama. Padahal, kebijakan luar negeri memiliki pemahaman dan konteks yang berbeda dengan politik luar negeri. Perbedaan ini jelas terlihat secara literal. Salah satu cara sederhana untuk memahami kedua konsep ini adalah dengan menerjemahkan kedua istilah tersebut dalam Bahasa Inggris, yaitu kebijakan luar negeri (foreign policy) dan politik luar negeri (foreign politic).

Terminologi kebijakan luar negeri umum dipakai dalam studi hubungan internasional di seluruh dunia. Karena itu definisi bakunya dapat dengan mudah kita termukan. Menurut Joseph Frankle (1968), kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan aksi yang melibatkan sejumlah hubungan yang cukup luas antar satu negara dengan negara lainnya. Dari definisi ini hasil dari kebijakan luar negeri berupa keputusan dan aksi. Dengan kata lain, ada kesinambungan proses dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Ada pun pendapat Brian White (1989). Ia mengartikan kebijakan luar negeri sebagai area aktivitas pemerintahan yang menaruh perhatian pada hubungan antar negara-negara dan aktor lainnya dalam sistem internasional. Dalam hal ini negara diasumsikan bertindak rasional dan menganut paham demokrasi. Karenanya formulasi kebijakan luar negeri berada dalam pemerintahan yang menganut konsep trias politika, yakni legislatif (kewenangan membuat undang-undang), eksekutif (kewenangan untuk menjalankan undang-undang), dan yudikatif (kewenangan untuk mengadili). Eksekutif khususnya berkuasa untuk menerjemahkan kepentingan nasional yang berbeda-beda, termasuk dengan cara mencapainya. Selain itu, pengertian yang diberikan White memberikan gambaran aktor yang tidak hanya melibatkan negara tapi juga aktor non-negara. 

Sedangkan William Wallace (1971) menafsirkan kebijakan luar negeri berdasarkan pihak-pihak yang memiliki perhatian pada studi ini. Pihak pertama yakni pembuat kebijakan dan komentator politik. Bagi mereka, kebijakan luar negeri adalah area politik yang menjembatani semua batasan penting antara negara-bangsa dan lingkungan internasionalnya. Batasan yang dimaksud di sini yaitu sempadan negara-bangsa di mana pemerintah nasional mengklaim otoritas tertingginya. Sementara pihak kedua berasal dari kalangan akademisi dan mahasiswa yang berusaha menjembatani dua disipin ilmu antara ilmu politik yang mencakup studi pemerintah domestik dan ilmu hubungan internasional. Berdasarkan dua hal tersebut kebijakan luar negeri dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari politik dalam negeri.

Jika pengertian kebijakan luar negeri bisa ditemukan secara gampang di mesin pencari web, tidak demikian dengan politik luar negeri. Definisi politik luar negeri merupakan istilah yang hanya digunakan di Indonesia. Menurut Direktur Informasi dan Media Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, P. L. E. Priatna (2012), istilah politik luar negeri mulai diperkenalkan sejak zaman Orde Baru. Istilah ini sengaja digunakan Soeharto untuk memisahkan antara otoritas politiknya di dalam negeri dan kehendak politiknya di luar negeri. 

Pasca reformasi, istilah politik luar negeri baru secara resmi didefinisikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Menurut UU tersebut, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Secara umum, definisi ini mengadopsi pemahaman kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Frankle, White, dan Wallace. Meski begitu, ada dua pemahaman penting yang perlu kita perhatikan dalam definisi politik luar negeri Indonesia yang termaktub dalam UU tersebut.

Pertama, kebijakan luar negeri hanyalah bagian dari politik luar negeri Indonesia yang dituangkan dalam aturan-aturan tertulis. Pada dasarnya kebijakan luar negeri lebih berkenaan pada subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, perusahaan, pihak-pihak yang berperang, Palang Merah Internasional, tahta suci Vatikan, dan individu. Karena itu kebijakan luar negeri dapat berupa perjanjian bilateral, perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding), ratifikasi UU, keppres, perpres, dan lain-lain.    

Kedua, Politik luar negeri merupakan desain besar (grand design) dari arah hubungan luar negeri Indonesia. Karena itu, politik luar negeri biasanya berupa arahan yang diungkapkan melalui pidato-pidato resmi kenegaraan. Hal ini kemudian dikenal dengan doktrin politik luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ala Soekarno misalnya, kita mengenal politik mercusuar. Doktrin ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (NEFOS) di dunia.  

Ada pun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengarahkan cara pandang Indonesia dalam ungkapan a thousand friends, zero enemy. Untuk melengkapi arahan presiden tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa pun menegaskan cara pandang Indonesia dalam menghadapi perubahan global dalam kerangka dyanmic equilibrium (keseimbangan dinamis) atau lebih dikenal dengan Doktrin Natalegawa. Sedangkan pemerintahan Joko Widodo mengarahkan politik luar negeri Indonesia dalam doktrin poros maritim dunia. 

Meski doktrin politik luar negeri yang diterjemahkan tiap kepemimpinan di Indonesia berbeda-beda, semuanya mengacu pada prinsip politik bebas aktif. Hal ini merujuk pada pasal 3 UU No. 37 tahun 1999 yang menyatakan "Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional". Dalam hal ini, kepentingan nasional dapat berupa materil dan non-materil. Kepentingan nasional umumnya terukur (tangible) seperti keuntungan ekonomi dan kekuatan militer. Sementara kepentingan non-materil dapat berupa pengaruh. Hal ini dapat dilihat dalam konteks historis Indonesia. Para pendiri bangsa ini telah membekali Indonesia dengan cara pandang dalam melihat dunia. Salah satunya adalah pengambilan peran baik dalam skala regional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan dari negara-negara yang terlibat di dalam sistem internasional.
    

Referensi

Clarke, Michael and Brian White (Editors). 1989. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach. England; Edward Elgar Publishing Limited.

Frankel, Joseph. 1968. The Making Foreign Policy. London: Oxford University Press.

Wallace, William. 1971. Foreign Policy and The Political Process. London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.   

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

*Silabus untuk mata kuliah ini dapat di klik di sini

No comments:

Post a Comment